DPRD Natuna: Hentikan pungutan biaya masuk Pulau Karang Haji

id DPRD Natuna: Hentikan pungutan biaya masuk Pulau Karang Haji

DPRD Natuna: Hentikan pungutan biaya masuk Pulau Karang Haji

Rapat saat perintah menghentikan pungutan biaya masuk Pulau Karang Haji disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam hearing dengan Dinas Pariwisata Natuna, Camat Serasan dan dinas terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Natuna (TP3N) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna Jum’at 03 Juli 2020. (Cherman/Prokopim Kab. Natuna)

Saya minta, Kepala Desa setempat segera menghentikan aktifitas pemungutan bagi masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Haji sebelum terbit surat resmi sebagai tempat pariwisata
Natuna (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna meminta pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa setempat serta dinas terkait menghentikan aktifitas pemungutan biaya terhadap masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Haji Kecamatan Serasan. 

Perintah menghentikan pungutan biaya tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam hearing dengan Dinas Pariwisata Natuna, Camat Serasan dan dinas terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Natuna (TP3N) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna Jum’at 03 Juli 2020.

“Saya minta, Kepala Desa setempat segera menghentikan aktifitas pemungutan bagi masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Haji sebelum terbit surat resmi sebagai tempat pariwisata,” tegas Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam rapat.

Dalam rapat itu, Andes Putra juga menegaskan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna untuk meminta pihak pengelola Pulau Karang Haji agar segera mengurus izin kepariwisataan. 

"Tujuannya agar tidak salah langkah atau menabrak undang undang yang ada, intinya kami mendukung adanya investasi ke daerah ini. Tapi jangan sampai, pulau itu terjual dan masyarakat tidak bisa menikmatinya,” pungkasnya.
Rapat saat perintah menghentikan pungutan biaya masuk Pulau Karang Haji disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam hearing dengan Dinas Pariwisata Natuna, Camat Serasan dan dinas terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Natuna (TP3N) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna Jum’at 03 Juli 2020. (Cherman/Prokopim Kab. Natuna)
Sementara, Kepala Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan, Aspahani membenarkan adanya investor yang mengelola dari Kalimantan Barat di Pulau Karang Haji Serasan tersebut. 

Dihadapan wakil rakyat Natuna, Aspahani mengakui belum ada izin secara resmi bagi pengelola Pulau Karang Haji untuk memungut biaya kepada masyarakat yang berkunjung.

Aspahani juga memastikan tidak ada sedikitpun dana yang mengalir ke Kas Desa terkait pemungutan biaya oleh pengelola terhadap masyarakat yang berkunjung ke Pulau Karang Haji tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua beserta Anggota DPRD Natuna merasa tidak dihargai, mengingat mereka tidak dilibatkan terkait adanya keterlibatan investor tersebut. 

Untuk itu, pihaknya meminta menghentikan sementara aktifitas di Pulau Karang Haji sebelum ada ijin resmi dari dinas terkait.

Hal itu juga dipertegas Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki yang merasa keberatan jika masyarakat tidak bisa menikmati keindahan Pulau Karang Haji untuk berwisata. 

“Kita tak ingin kayak Pulau Bawah di Anambas. Setelah dikuasai oleh pengembang masyarakat tidak bisa masuk karena mahalnya tiket”, tegasnya.
Rapat saat perintah menghentikan pungutan biaya masuk Pulau Karang Haji disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dalam hearing dengan Dinas Pariwisata Natuna, Camat Serasan dan dinas terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Natuna (TP3N) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna Jum’at 03 Juli 2020. (Cherman/Prokopim Kab. Natuna)
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar