Batam (ANTARA) - Pjs Gubernur Kepulauan Riau, Bahtiar menegaskan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota se-Kepri harus memuat rencana anggaran penanganan pandemi COVID-19.
Bahtiar bahkan menyatakan tidak akan menandatangani APBD kabupaten/kota, apabila tidak memasukkan anggaran penanganan pandemi COVID-19.
"Ini bagian evaluasi kami terhadap penyusunan APBD 2021 terkait instruksi Mendagri, bahwa APBD boleh 'refocusing' relokasi diarahkan pada tiga hal," kata dia.
Relokasi anggaran diarahkan pada peningkatan kapasitas kesehatan, penanganan dampak sosial ekonomi dan jaring pengaman sosial.
Menurut pria yang menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri itu, banyak daerah di Indonesia yang tidak memasukkan anggaran penanganan pandemi COVID-19 dalam APBD 2021.
Daerah-daerah itu, kata dia, beranggapan bahwa COVID-19 telah selesai pada 2021. Padahal, belum tentu.
Semestinya pemerintah daerah menyiapkan diri untuk hal terburuk yang bisa terjadi, demi menyelamatkan warganya.
Di tempat yang sama, Pjs Wali kota Batam Syamsul Bahru menyampaikan komitmennya untuk tetap memasukkan anggaran penanganan pandemi COVID-19 dalam APBD 2021.
Berita Terkait
Dinkes Batam pastikan pelayanan kesehatan saat momen lebaran
Jumat, 29 Maret 2024 15:09 Wib
BPBD Natuna: Sampai bulan Maret 2024 luas karhutla capai 424 hektare
Jumat, 29 Maret 2024 14:58 Wib
UMRAH Kepri terima 1.349 mahasiswa baru melalui SNPMB 2024 jalur prestasi
Jumat, 29 Maret 2024 14:40 Wib
Danlanud RSA Natuna cek kesiapan bandara RSA jelang Lebaran Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 12:14 Wib
AS tak dukung perang baru Israel dan Hizbullah di Lebanon
Jumat, 29 Maret 2024 10:26 Wib
Satu orang anggota DPRD Kepri tersandung korupsi resmi diganti
Jumat, 29 Maret 2024 6:19 Wib
Dewan sekolah di Kanada gugat Meta dan TikTok
Jumat, 29 Maret 2024 5:20 Wib
Pelni Batam tambah kapasitas 2.000 penumpang saat angkutan mudik lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 15:35 Wib
Komentar