Bahtiar akan tolak tanda tangan APBD Kepri jika tak ada anggaran COVID-19

Tanjungpinang (ANTARA) - Penjabat Sementara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Bahtiar Baharuddin mengancam menolak menandatangani APBD 2021 jika tidak ada alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan COVID-19.

"Ini bukan pendapat saya, tapi perintah Presiden RI Joko Widodo. Negara harus menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Bahtiar dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Lingga, Jumat.

Menurut Bahtiar, saat ini pemerintah dan masyarakat sedang berperang melawan COVID-19. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi telah banyak merenggut nyawa warga

Khusus di Kepri, kata Bahtiar, sampai sejauh ini sudah terdapat 129 warga meninggal atau 2,36 persen dari jumlah yang terpapar.

Dia mengatakan jika angka kematian konsisten 2,36 persen dari total penduduk Kepri sekitar dua juta orang maka ada sekitar 47 ribu warga setempat terancam meninggal akibat COVID-19.

Maka dari itu, katanya, tidak ada jalan lain kecuali memerangi pandemi yang tentunya dengan peralatan perang yang lengkap dan memadai.

Pemerintah daerah harus menganggarkan minimal 30 persen dana APBD 2021 untuk menangani COVID-19, termasuk menangani dampak-dampaknya, mulai dari kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Untuk Kabupaten Lingga, Bahtiar meminta agar segera dibangun laboratorium khusus COVID-19 guna mempercepat deteksi pasien terkonfirmasi virus itu.

Selain itu, pemerintah daerah wajib menyediakan masker, penyanitasi tangan, vitamin, dan alat-alat kesehatan lainnya.

"Kita harus mengerahkan seluruh energi untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19," katanya.

Masyarakat turut diimbau untuk senantiasa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.