Penanganan COVID-19 di Tanjung Pinang dinilai tidak optimal

Jumat, 29 Januari 2021 17:06 WIB

Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadillah (Nikolas Panama)

Tanjungpinang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadillah mengkritik Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait pelaksanaan penanganan COVID-19 yang selama ini tidak berjalan optimal.

"Selama hampir setahun dalam penanganan COVID-19, kami temukan ada permasalahan yang perlu diperbaiki di Tanjungpinang," kata Arif di Tanjungpinang, Jumat.

Ia memberi contoh sampel tes usap terlambat dikirim ke Laboraturium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam. Akibatnya, hasil pemeriksaan dengan metode "polymerase chain reaction" (PCR) lambat diketahui.

Menurut Sekda, untuk mengetahui hasil pemeriksaan di laboraturium BTKLPP itu butuh waktu seminggu, sama seperti pemeriksaan di laboraturium Kemenkes di Jakarta. Padahal penanganan COVID-19 harus dilakukan cepat dan efektif.

"Hasil pemeriksaan tes usap itu sangat penting karena memengaruhi tindakan medis terhadap seseorang yang tertular COVID-19," ujarnya.

Selain persoalan itu, Arif juga menyorot persoalan koordinasi antara Dinkes Tanjungpinang dengan Dinkes Kepri yang tidak berjalan mulus, terutama dalam penyajian data yang akan dilaporkan kepada pemerintah pusat dan diumumkan kepada publik setiap hari.

"Ini kejadian pada tahun lalu, sudah mulai diperbaiki. Mudah-mudahan semakin baik," katanya.

Arif juga menyorot persoalan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Tanjungpinang yang sejak 11 Januari 2021 belum memiliki pimpinan definitif. Padahal kedua dinas itu memiliki peran strategis dalam menangani COVID-19, dan meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi.

"Kami berharap Wali Kota Tanjungpinang segera melantik pelaksana tugas kepala dinas yang mampu bekerja secara profesional dan optimal sambil melakukan open bidding. Seleksi melalui 'open bidding' dapat lebih singkat, tidak memakan waktu lama," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.