Agen perjalanan wisata di Kepri perlu stimulus pemerintah

Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menyatakan agen perjalanan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan stimulus dari pemerintah pusat sehingga dapat beraktivitas secara normal.

Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, sejumlah agen perjalanan pariwisata di wilayah tersebut gulung tikar lantaran tidak memperoleh pendapatan selama pandemi COVID19.

Sementara agen travel yang bertahan sekarang membutuhkan stimulus berupa dana segar dari pemerintah pusat.

"Khusus di Kepri, bukan hanya pengusaha perhotelan dan restoran yang perlu mendapatkan dana bantuan sebagai stimulus agar tetap bertahan dan berkembang. Kami justru melihat kondisi agen travel yang sepi konsumen selama pandemi sehingga membutuhkan dana segar tersebut," katanya.

Buralimar mengatakan pengusaha hotel dan restoran mulai "bernafas" sejak pemerintah memberlakukan kebijakan "new normal". Mereka tidak lagi mengeluh, seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19, karena mulai memperoleh hasil dari kunjungan wisatawan nusantara atau domestik.

"Ada peningkatan pendapatan mulai tahun ini. Mudah-mudahan kembali normal, meski di masa pandemi COVID-19," ucapnya.

Selain bantuan dana hibah dari pemerintah pusat, Buralimar berharap pemerintah kabupaten dan kota memberlakukan kebijakan berupa penundaan pembayaran pajak. Jika memungkinkan pemutihan denda pajak hotel, restoran dan hiburan.

"Pemprov Kepri tidak memiliki kewenangan dalam pajak hotel, restoran dan hiburan. Karena itu, kami mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memberi stimulus tersebut," katanya.

Ia mengemukakan pengusaha perhotelan dan restoran telah mengambil kebijakan untuk mendorong wisatawan berlibur ke objek wisatanya, seperti memberi diskon yang tinggi hingga 60 persen untuk sewa kamar hotel.

"Ini salah satu yang mendorong wisatawan nusantara atau domestik berlibur dan menginap di sejumlah hotel di Bintan dan Batam," ujarnya.