Karimun, Kepri (Antara) - Setelah melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, naik sekitar 5,77 persen dari APBD Murni tahun yang sama atau menjadi sebesar Rp 1.334.087.222.093,95 triliun
Meski terjadi kenaikan dan menyetujui APBDP itu, 8 fraksi yang ada di DPRD Karimun tetap memberikan kritik dan saran dalam rapat Paripurna Pengesahan APBDP tersebut.
Kritik dan saran masing- masing fraksi yang bertujuan peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut disampaikan melalui juru bicaranya, Rasno.
"Catatan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD, terutama terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran. Selain itu, eksekutif pun diminta bisa menggali sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Artinya, jangan bergantung di sektor PAD alam," tegas Juru Bicara Banggar DPRD Karimun, Rasno.
Eksekutive harus mampu membuat terobosan baru untuk meningkatkan PAD Karimun, terutama BUMD. Dari tiga BUMD yang ada, hanya BUP yang sudah menghasilkan.
"Tegasnya, kita meminta kepada seluruh OPD dapat melakukan terobosan dalam meningkatkan pendapatan. Tidak ketinggalan, meningkatkan pelayanan publik," tuturnya.
Paripurna pengesahan RAPBD-P tahun 2017 yang dipimpin Bakti Lubis, dan Azmi, dihadiri Bupati Aunur Rafiq, dan Wakil Bupati Anwar Hasyim. Turut hadir sejumlah kepala OPD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), dan undangan.
Narasi : Hamdani