Jakarta (ANTARA) - Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diperkirakan bakal selesai pembangunannya pada tahun 2021, dinilai bakal bermanfaat untuk meningkatkan jumlah tampungan air sehingga juga mendukung ketahanan pangan dan air di provinsi tersebut.

"Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih mengatakan, Bendungan Sidan yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Ditjen Sumber Daya Air itu memiliki kapasitas tampung 3,82 juta meter kubik, mengairi Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar.

Bendungan ini dibiayai menggunakan APBN 2018 – 2021 senilai Rp 800 miliar dan ditargetkan akan selesai tahun 2021.

"Pembangunan Bendungan Sudan ini nantinya akan memberikan manfaat yaitu, dari segi konservasi, pariwisata, dan yang paling utama adalah ketersediaan air baku sebesar 1,75 meter kubik/detik, dan juga adanya PLTM yang nantinya dikoordinasikan dengan pihak PLN," katanya.

Menurut dia, Bendungan tipe zonel dengan inti tegak tersebut memiliki panjang puncak 158 meter serta lebar puncak 8,5 meter tersebut dikerjakan oleh Konsorsium PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Universal Suryaprima dan progres fisiknya mencapai 1,7 persen.

Terkait dengan ketahanan pangan, sebelumnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) perlu ditambah kewenangannya oleh pemerintah menjadi lembaga Badan Pangan Nasional dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional serta agar berbagai komoditas pangan inti dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebutuhan rakyat.

"Perum Bulog dapat ditambahkan wewenangnya sebagai lembaga seperti Badan Pangan Nasional, yang akan memperkuat tingkat ketahanan pangan dalam negeri," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, ujar Edhy Prabowo, Komisi IV DPR RI juga akan terus memperjuangkan agar tujuan tersebut tercapai dan sampai dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Politisi Partai Gerindra itu berpendapat, pemerintah harus bisa mendorong agar Bulog dapat menjadi operator terdepan untuk berkomunikasi baik dengan pihak swasta maupun pemangku kepentingan lainnya.

Edhy juga mengimbau agar pemerintah dapat lebih meningkatkan peran kontrol terhadap komoditas primer agar jangan dikuasai oleh berbagai pihak-pihak tertentu.

Baca juga: Pembangunan Bendungan Sidan Bali ditarget rampung 2021

Baca juga: Pemkab Badung dukung pembangunan bendungan Sidan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019