Upacara bendera, PBNU ajak ingat perjuangan ulama

id PBNU,upacara NU,ingat ulama

Upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Halaman Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (17/8/2019). (PBNU)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Mochammad Maksum Machfoed dalam upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 mengajak hadirin untuk mengingat perjuangan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan.

"Alhamdulillah kita bisa merasakan syukuran di usia 74 tahun Indonesia Merdeka. Dalam kerangka itu tentunya harus mengingat perjuangan dan tetes darah para pejuang bangsa para ulama, para kiai para warga Nahdliyin yang turut berjuang pada masa itu,” kata KH Maksum di Halaman Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu.

Ratusan peserta upacara tersebut dihadiri Pengurus Harian PBNU, Badan Otonom PBNU, Lembaga PBNU dan karyawan PBNU.

Setelah merdeka, kata Maksum, warga Indonesia harus menatap masa depan bangsa Indonesia dengan tetap mengingat sejarah berdirinya RI yang penuh tetes darah pengorbanan.

"Ada satu catatan yang pantas kita selalu ingat bersama bawa Indonesia ini merdeka bukan belas kasihan dari para penjajah tetapi atas jerih para pahlawan dengan meneteskan darah, nyawa dan hartanya," katanya.

Dia mengajak seluruh masyarakat menjaga dan mempertahankan Indonesia dengan berbagai keragamannya serta mengisi kemerdekaan dengan menjaga keutuhan bangsa dan NKRI sebagai harga mati.

"NKRI itu harga mati mengingat apa yang diamanatkan dan diwariskan para leluhur bangsa dan karena itu harus kita jaga sekuat-kuatnya," kata dia.

Sementara itu, Ketua PBNU Robikin Emhas mengatakan NKRI sudah tidak perlu embel-embel bersyariat.

"Cukup NKRI. Lagi pula, kurang syariah apa lagi Indonesia ini? Kebebasan memeluk dan menjalankan peribadatan agama dijamin. Apakah ada halangan untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam? Tidak ada. Bahkan negara menjamin dan memberi kebebasan serta memberi perlindungan," katanya.

Dia mencontohkan sejumlah peraturan positif di Indonesia sudah sesuai syariat Islam seperti UU Lalu Lintas, UU Perkawinan, UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, UU Pengelolaan Zakat dan beberapa undang-undang lainnya.

"Jangan terjebak simbol. NKRI ya cukup NKRI. Jangan membuat labeling yang justru berpotensi mendatangkan mudarat. Membina persatuan dan kesatuan di tengah keragaman juga perintah agama. Bersatu akan melahirkan ketenteraman dan kedamaian. Bukankah dalam suasana tenteram dan damai orang lebih merasa aman sehingga dapat menjalankan peribadatan dengan nyaman?," katanya.

Baca juga: 3 perusahaan BUMN upacara HUT RI destinasi wisata Lampung

Baca juga: Sebanyak 200 pendaki akan gelar upacara di Gunung Arjuno-Welirang

 

Pewarta : Anom Prihantoro
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar