Pengamat: Pemerintah harus miliki indikator jelas Ibu Kota Negara

Kalau indikatornya tidak jelas, bagaimana kita tahu ini kota sudah sesuai perencanaan atau tidak.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota dari Institut Teknologi Kalimantan Farid Nurrahman mengatakan pemerintah harus memiliki indikator yang jelas terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

"Yang paling penting itu bukan menjalankan konsep kotanya, tapi menentukan indikator perkotaannya," kata dia saat kegiatan TalkShop Ecofriendly Capital of Indonesia di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pemerintah harus bisa menentukan apa saja batasan yang boleh dilakukan atau dilarang termasuk aspek pembangunan jangka pendek dan panjang.

Sebagai contoh, pemerintah harus menentukan dulu apa saja yang menjadi prioritas utama untuk dibangun. Sedangkan berbagai konsep yang disebutkan pemerintah yaitu smart city atau kota pintar, berkelanjutan dan lain sebagainya hanya sebagai penamaan saja.

Indikator tersebut ditujukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur serta kekurangan yang harus diperbaiki setelahnya.

"Baca juga: Bangun ibu kota tanpa rusak lingkungan," katanya.

Baca juga: Jadi ibu kota baru, Kementerian ESDM tambah jargas di Penajam

Lebih jauh ia meminta pemerintah mempersiapkan desain dulu sebelum pembangunan ibu kota baru dilakukan. Jika hal itu tidak disiapkan maka apabila terjadi masalah akan sulit untuk menanggulanginya.

Wacana pemindahan ibu kota diyakininya berimbas pada aspek pembukaan lahan secara besar-besaran. Namun, di balik hal itu akan ada pemerataan ekonomi, perpindahan penduduk, pertumbuhan kota dan kabupaten sekitar dan lain sebagainya.

"Jadi tidak bisa melihat satu kaidah saja," kata dia.

Sementara itu, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya mengingatkan pemerintah agar membangun Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur tanpa harus merusak lingkungan sekitar.

"Indonesia harus tunjukkan sebagai salah satu negara besar bisa membangun tanpa merusak, itu yang ingin kami lihat dari pemerintah," kata dia.

Sehingga, harapannya dengan berbagai masalah yang ada terkait perizinan tambang maupun arus listrik yang sering padam di Kalimantan harus diselesaikan oleh pemerintah terutama tanpa merusak lingkungan.

"Khususnya di Kalimantan Timur ini menjadi pekerjaan utama," kata dia.*

Baca juga: Pemda Kaltim perlu kaji pelabuhan perikanan untuk ibu kota baru

Baca juga: Agar daya tariknya kuat, libatkan kreator ciptakan ikon Ibu Kota baru