"Saya tidak melihat di level nasional Myanmar, bahwa masalah etnis Rohingya merupakan isu penting,"
Jakarta (ANTARA) - Penyelesaian proses repatriasi warga Rohingya dari Cox's Bazar, Bangladesh untuk kembali ke Rakhine, Myanmar membutuhkan komitmen dari pemerintah Myanmar, kata Komisioner AICHR Yuyun Wahyuningrum.

"Saya tidak melihat di level nasional Myanmar, bahwa masalah etnis Rohingya merupakan isu penting," ujar Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum usai diskusi bertema "ASEAN dan Hak untuk Perdamaian" di Jakarta, Kamis.

Yuyun mengungkapkan tidak adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Myanmar untuk menjamin keamanan dan stabilitas di negara bagian Rakhine menghambat penyelesaian masalah pengungsi etnis Rohingya.

"Tidak adanya komitmen dari Myanmar itu terlihat dari tidak adanya jaminan keamanan, pemulihan hak kewarganegaraan, jaminan hak untuk bekerja bagi pengungsi etnis Rohingya saat kembali ke Rakhine State," kata dia.

Tanpa adanya jaminan dari pemerintah Myanmar, lanjut dia, para pengungsi etnis Rohingya tidak mau dipulangkan ke Rakhine State.

Baca juga: Isu kepercayaan perlu diselesaikan sebelum repatriasi Rohingya

"Sebenarnya kondisi kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh sangat memprihatinkan. Warga Rohingya harus hidup berjejalan di tempat penampungan itu. Kalau hujan, kamp-kamp pengungsi itu banjir," ungkap Yuyun.

Laporan Pusat Koordinasi dan Informasi Penanganan Bencana di Kawasan ASEAN atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) mengeluarkan dua rekomendasi untuk penanganan masalah pengungsi Rohingya.

Pertama, Myanmar mengundang negara-negara anggota ASEAN untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah Rohingya.

Baca juga: Indonesia banyak membantu penyelesaian masalah Rohingya

Baca juga: Indonesia tekankan pentingnya keamanan repatriasi Rohingya di Rakhine


"Kedua, Myanmar meminta lembaga sektoral ASEAN, seperti AICHR, untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemulangan kembali warga Rohingya," ujar Yuyun.

Namun saat ini, lanjut dia, Myanmar enggan untuk melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan AHA Centre.

"Sampai saat ini tidak ada kemauan politik dari Myanmar untuk memulangkan kembali warga Rohingya. Hal itu terjadi, karena mungkin etnis Rohingya dianggap bukan warga negara Myanmar," kata Yuyun.

Baca juga: Myanmar perlu penuhi hak dasar Rohingya untuk pemulangan kembali

Baca juga: Tim PBB nilai ASEAN lambat atasi pelanggaran HAM Etnis Rohingya


 

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2019