Ahli bahasa: Sah saja mengganti 'radikalisme' jadi 'manipulator agama'

id Badan Bahasa, Radikalisme,manipulator agama

Ahli bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Sriyanto memberikan penjelasan dalam acara Forum Diskusi Media Massa di Jakarta, Kamis (24/10/2019). ANTARA/Katriana

Jakarta (ANTARA) - Ahli bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sriyanto mengatakan sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo ingin mengganti kata 'radikalisme' menjadi 'manipulator agama' yang maknanya lebih mengerucut dan lebih jelas.

"Jadi kalau 'manipulator agama' mungkin itu kriterianya lebih mengerucut, lebih jelas daripada pengertian radikalisme menurut yang beredar di masyarakat saat ini," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pengertian radikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga pengertian. Dalam pengertian pertama radikal berarti amat mendasar, prinsip-prinsip tentang politik, termasuk juga agama.

"Itu kan sebenarnya positif. Kalau orang beragama mempelajari agamanya sampai pada hal-hal yang prinsip kan itu positif," katanya.

Kemudian, makna kedua kata radikal dalam kamus adalah amat keras, menginginkan adanya perubahan dalam undang-undang pemerintahan.

Pengertian kata itu, katanya, memang bermakna negatif. "Nah, itu yang negatif," ujarnya.

Baca juga: Jokowi cari alternatif sebutan radikalis jadi "manipulator agama"
Baca juga: Cegah dari radikalisme, guru harus integrasikan agama dan kebangsaan


Selanjutnya makna ketiga dari kata radikal adalah berpikir maju. "Itu positif, kecuali (pengertian) yang nomor dua," katanya lebih lanjut.

Sementara itu, ia mengatakan kata 'radikalisme' memang bermakna negatif menurut kamus, yaitu keinginan untuk mengubah undang-undang pemerintah secara kekerasan.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa kata radikalisme yang berkembang di dalam masyarakat cenderung ditujukan pada agama tertentu.

"Makna negatif radikalisme itu mestinya bukan hanya ditujukan pada agama tertentu. Bahkan orang yang tidak ada kaitannya dengan agamapun kalau ingin mengubah pemerintahan atau undang-undang dengan kekerasan itu radikal, radikalisme," katanya.

Namun, pengertian yang berkembang di media massa 'radikalisme', katanya, dimaknai secara bias dan sering tidak tepat.

"Sebenarnya kalau masyarakat dan media berpegang pada makna yang ada di kamus dengan tidak memberikan stempel radikalisme pada agama tertentu, lalu dengan makna yang seperti itu (yang sesuai KBBI), yaitu mengubah undang-undang atau pemerintahan dengan kekerasan, itu sebenarnya sudah tepat," katanya.

Baca juga: Kemendagri akan perkuat pengawasan hingga Kecamatan cegah radikalisme
Baca juga: 600 pelajar di Bandung terpapar paham radikal, kata Wali Kota


Namun, selama ini ia melihat pemberitaan media massa atau di media sosial (medsos) cenderung memaknai radikalisme dengan makna yang bias sehingga terkesan merujuk pada agama tertentu.

Oleh karena itu, ia mengatakan tampaknya Presiden menangkap kesan tersebut sehingga berupaya untuk mencari istilah lain.

"Kalau dari sisi itu positif saja. Jadi kalau manipulator agama mungkin itu kriterianya lebih mengerucut, lebih jelas," katanya.

Namun, seandainya kata 'radikalisme' tidak diubah dengan tetap merujukkan maknanya sesuai KBBI, pertimbangan tersebut juga sama-sama tepat.

"Namun, sekali lagi, Presiden mungkin menangkap adanya pengertian radikal yang di media sekarang ini lebih banyak (mengarah ke) agama tertentu, malah ada misalnya kalau tidak sesuai aliran laku dicap radikal, itu kan jadi bias maknanya."

"Presiden tampaknya menangkap perkembangan makna radikalisme yang sangat luas atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat tertentu yang tidak mengenakkan, lalu dicari istilah lain. Menurut saya sah-sah saja," katanya.

Baca juga: KSP sebut radikalisme masih menjadi ancaman nyata
Baca juga: Akademisi UIN: Radikalisme membajak agama

Pewarta : Katriana
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar