Pastikan betul proyeksi yang sudah dipikirkan benar-benar mengena bagi Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menginginkan perjanjian perdagangan internasional yang sedang dirundingkan oleh pemerintah dengan berbagai negara benar-benar menguntungkan Indonesia dalam berbagai aspek.

Edhie Baskoro Yudhoyono dalam rilis di Jakarta, Kamis, meminta Kementerian Perdagangan harus memastikan Indonesia dapat keunggulan dalam perjanjian ini.

"Pastikan betul proyeksi yang sudah dipikirkan benar-benar mengena bagi Indonesia," katanya.

Baca juga: Mendag targetkan rampungkan 11 perjanjian bilateral 2020

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Ibas itu mengingatkan pula bahwa fokus Indonesia saat ini adalah investasi dan ekspor seperti yang sering dikatakan oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, ujar dia, disayangkan bahwa kinerja ekspor Indonesia pada saat ini turun selama hampir satu tahun terakhir.

"Jangan sampai kita hanya dibanjiri produk luar negeri, sehingga produsen lokal kita menjadi sulit dalam berkompetisi karena kalah dari segi kualitas dan kuantitas," katanya.

Untuk itu, ujar Edhie Baskoro, pemerintah harus terus berikhtiar untuk menawarkan dan mempromosikan hasil dari pengusaha dalam negeri dengan kualitas yang baik, harga yang tepat, dan pengiriman yang cepat.

Ia juga mengemukakan regulasi pemerintah dalam memberikan kelonggaran bagi negara lain harus disiasati dengan strategi memproteksi pengusaha lokal.

"Pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri, sehingga ketika mereka melakukan ekspor mereka dapat bersaing. Bukan sebaliknya malah memberikan tarif yang longgar kepada para pedagang dari negara-negara lain. Transfer teknologi juga harus nyata bagi Indonesia agar memiliki kemampuan untuk bersaing," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan perjanjian internasional dengan negara atau institusi lain untuk meningkatkan ekspor dapat terselesaikan paling tidak pada akhir 2020.

Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019), mengingatkan adanya ancaman kondisi ekonomi makin sulit dan bahkan mengarah ke resesi pada 2020.

Kunci untuk mengantisipasi kondisi itu, menurut Presiden Jokowi adalah peningkatan ekspor dan investasi.

Kepala Negara menyebutkan Indonesia telah menyelesaikan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan negara Australia.

"Ini harus diteruskan dengan negara-negara lain. Yang penting menurut saya segera diselesaikan dan akhir 2020 ini bisa selesai," katanya.

Ia mengingatkan juga perlunya segera diselesaikan Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) Indonesia dengan anggota ASEAN plus 6 negara yakni India, China, Korsel, Jepang, Australia dan Selandia Baru.

Baca juga: Presiden yakin defisit neraca dagang bisa diselesaikan tiga tahun
Baca juga: Indonesia tidak masalah jika India batal gabung RCEP

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019