Pernyataan tersebut dikatakan saat mengisi acara dialog berjudul ‘Indonesian Policy Under President Jokowi’s Second Term: New Priorities, New Expectations, New Initiatives?’ yang merupakan bagian dari acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2019 di The Kasablanka, Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Menlu: Pemerintah takkan mundur satu centimeter pun dalam pagari NKRI
“Kalau dulu ada yang mengatakan bahwa politik dalam negeri atau politik konstituen itu tidak keluar dari perbatasan negara, karena kalau keluar itu menjadi foreign policy. Sekarang batasan itu sudah tidak ada lagi,” katanya.
Menurut dia, kedua konsep itu kini telah berpadu menjadi satu dan saling menopang kepentingan satu sama lain.
Politik dalam negeri yang menyangkut kepentingan antarpartai dan kepentingan yang ingin didorong untuk urusan internal juga direpresentasikan di luar, sementara kebijakan luar negeri juga diterapkan untuk menarik kepentingan dan popularitas di dalam negeri.
“Itu berlaku untuk seluruh dunia,” jelasnya.
Baca juga: Kebijakan luar negeri Indonesia diproyeksikan sebagai kontinuitas
Integrasi semacam itu, menurut dia, juga berlaku di tatanan dialog atau kerja sama internasional, di mana tatanan multilateral, regional, dan nasional telah bercampur menjadi satu.
Saat dijumpai usai mengisi acara dialog tersebut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu mengatakan fenomena tersebut tak menjadi soal bagi Indonesia.
Baca juga: Pengamat: Indonesia perlu perkuat hubungan dengan negara strategis
“Kita negara demokrasi. Kalau negara demokrasi tidak ada soal apa yang terjadi di global dan dalam negeri. Semua terbuka, transparan, dan ada akuntabilitas, dan prosesnya tidak bisa disembunyikan. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Ini kekuatan luar biasa bagi kita,” jelasnya.
Dia pun mengatakan dalam kondisi tatanan global saat ini, demokrasi dan kebijakan luar negeri yang jelas, terbuka dan transparan menjadi suatu leverage bagi Indonesia.
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019
