Fraksi PDIP nilai Pemprov DKI belum maksimal antisipasi banjir Jakarta

id banjir jakarta,pansus banjir,dprd dki,pdip,gembong

Fraksi PDIP nilai Pemprov DKI belum maksimal antisipasi banjir Jakarta

Pengendara sepeda motor terjatuh saat melintasi banjir di kawasan Kemang Raya, Jakarta, Selasa (25/2/2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam mengantisipasi banjir yang sudah terjadi berulang kali selama dua bulan terakhir.

"Gak maksimal, artinya gini kalau kita bandingkan dengan 31 Desember-1 Januari banjir, katakanlah semua orang gak kerja karena tiba-tiba kan, katakanlah gapapa," kata Gembong saat dihubungi wartawan, Jumat.

"Tapi setelah tanggal 1 Januari, harusnya sudah prepare, harus dilakukan antisipasi, semua harus dicek semua. Tapi hari-hari ini masih kita dengar ada pompa yang mati," katanya.

Gembong pun mengatakan pernyataan bahwa Jakarta selalu banjir setiap tahun seharusnya dipatahkan melalui kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani peristiwa tahunan itu.

"Banjir itu bisa diantisipasi kok, sepanjang kita mengantisipasinya maksimal. Contoh paling sederhana kan memang permukaan tanah kita memang di bawah laut kan, nah supaya itu tidak banjir, mesin pompa dimaksimalkan," kata Gembong.

Baca juga: DPRD DKI setuju bentuk Pansus Banjir
Tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) membantu korban banjir Jakarta. ANTARA/HO-BAZNAS/pri.

Dalam peninjauannya, Gembong justru menemukan fakta bahwa masih banyak pompa- pompa yang tidak berfungsi.

Ketidaksiapan Pemprov DKI menangani banjir pun tercermin dari lokasi-lokasi yang sebelumnya tidak terdampak banjir justru ikut menjadi korban banjir.

"Banjirnya sekarang udah naik kelas, kalau dulu yang kebanjiran kan rata-rata adalah yang memang tinggal di dataran yang rendah, pemukiman padat, bantaran kali, sekarang sudah sampai Menteng," kata Gembong.

Karena itu, pembentukan panitia khusus (pansus) banjir Jakarta dinilai tepat untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi dua bulan terakhir itu.

PDIP yang memiliki kuota terbanyak dalam pansus banjir pun sudah menyiapkan perwakilan dari fraksinya. "Sudah, sudah nanti tinggal kita kirim aja," kata Gembong.

Meski demikian Gembong belum membocorkan nama-nama perwakilan dari PDIP yang bergabung dalam pansus banjir.

Baca juga: Pengamat: Pansus Banjir anggota DPRD DKI tak selesaikan masalah
Sejumlah anak usai diliburkan sekolahnya, bermain air dekat kawasan banjir underpass Kemayoran di persimpangan Jalan HBR. Motik Kemayoran Jakarta pada Selasa (25/2/2020). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Sebelumnya, pada Kamis (27/2) Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyetujui pembentukan panitia khusus untuk banjir.

"Telah disepakati bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus Banjir," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi dalam surat edaran kepada fraksi-fraksi di DPRD DKI yang salinannya juga diterima ANTARA di Jakarta, Kamis (27/2).

Prasetio menyetujui Pansus Banjir berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI pada Senin (24/2).
 

Pewarta : Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar