Jika nantinya memang diputuskan ditiadakan program mudik gratis, maka anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako Lebaran
Jakarta (ANTARA) - Pengamat sektor transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengharapkan pemerintah bisa mengalihkan alokasi anggaran mudik gratis tahun ini ke dalam bantuan sembako Lebaran bagi mereka yang terdampak COVID-19.

"Jika nantinya memang diputuskan ditiadakan program mudik gratis, maka anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako Lebaran. Masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu lebih diprioritaskan. Data pemudik gratis itu masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan itu," kata Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pemerintah dapat bekerja sama pula dengan pengusaha mini market, sehingga voucher tersebut mudah ditukarkan ke mini market terdekat.

Djoko yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat itu mengingatkan masyarakat agar jangan mudik.

"Keputusan tidak mudik Lebaran tahun ini oleh Presiden sangat dinanti. Sementara ini, masyarakat memang diimbau tidak mudik Lebaran untuk menghindari meluasnya virus corona," katanya.

Ia menyoroti bahwa merebaknya wabah virus corona di Jakarta dan sekitarnya telah menyebabkan gelombang eksodus pulang kampung sebelum mudik Lebaran sudah berlangsung lebih cepat dari biasanya.

Hal itu, ujar Djoko, karena aktivitas arus mudik akibat menurunnya aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan.

"Secara alamiah akan terjadi karena pekerja di sektor informal tidak lagi memiliki pekerjaan. Di sisi lain, harus tetap mengeluarkan biaya hidup sehari-hari yang cukup besar," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menegaskan tidak ada lagi program mudik gratis yang dijalankan baik dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun pihak swasta.

“Tidak ada lagi mudik gratis yang dilaksanakan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam video conference di Jakarta, Jumat (27/3).

Ia mengatakan seluruh mudik gratis ditiadakan, termasuk juga yang dilakukan oleh sejumlah calon kepala daerah mengingat jelang Pilkada serentak.

“Karena ini kan mulai Maret 2020 ada rencana untuk Pilkada jadi banyak calon Bupati/Walikota yang mencalonkan diri ini melakukan mudik gratis, jadi semuanya kita hold, semuanya jadi tidak ada mudik gratis yang diselenggarakan siapapun, baik pemerintah, swasta, BUMN maupun oleh perorangan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran virus corona.

Kemenhub juga berencana untuk merealokasi anggaran mudik gratis untuk membantu mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

Baca juga: Kemenhub akan realokasi anggaran mudik gratis bantu cegah COVID-19

Baca juga: Kemenhub tegaskan tak ada mudik gratis BUMN dan swasta

Baca juga: Mudik gratis ditiadakan, pengamat: Alihkan anggaran ke bantuan sembako

Baca juga: Pemerintah pertimbangkan larang mudik Lebaran cegah penyebaran corona


 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020