Kemen-PUPR siapkan Rp38,5 milar untuk bedah 2.200 rumah di Sulut

id bantuan stimulan perumahan swadaya,provinsi sulawesi utara,kementerian pupr,bedah rumah

Rumah masyarakat yang telah dibedah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sulut. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Ditjen Perumahan Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan anggaran Rp38,5 milar melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna membedah 2.200 rumah tidak layak huni (RTLH) di Sulawesi Utara.

"Kami telah mengalokasikan dana Program BSPS atau bedah rumah sebesar Rp 38,5 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat sebanyak 2.200 unit rumah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara," kata Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Provinsi Sulawesi Utara, Recky W. Lahope dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Recky menjelaskan, jumlah RTLH sebanyak 2.200 unit itu tersebar di sebanyak tujuh Kabupaten/Kota yaitu Kota Manado (sebanyak 195 unit), Kota Bitung (300 unit), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (570 unit), Kabupaten Minahasa Selatan (530 unit), Kabupaten Minahasa (350 unit), Kabupaten Minahasa Tenggara (200 unit) dan Kabupaten Bolaang Mongondow (55 unit).

Ia juga mengemukakan, terkait dengan situasi dan kondisi khususnya proses penanganan pandemi COVID-19, dalam pelaksanaan Penandatangan Perjanjian kerja ini bahkan nanti dalam pelaksanaan program BSPS SNVT Sulut tetap mengacu pada Surat Edaran Menteri PUPR dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengenai pencegahan COVID-19 di lingkungan Kementerian PUPR.

Salah satu upaya yang dilakukan, lanjutnya, di antaranya adalah melalui pembekalan Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilatator Lapangan dilaksanakan melalui media online atau daring.

"Kami memberikan pembekalan kepada Korfas dan TFL sebagai pendamping Program BSPS melalui media online. Kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan media sosial Whatsapp dengan Tim teknis di tiap Kabupaten/kota menyangkut kesiapan dari masing pemerintah daerah perihal penanganan COVID-19 yang disesuaikan dengan pelaksanaan program BSPS," katanya.

Recky meminta Surat Kesiapan Pelaksanaan Program BSPS secara resmi dari tiap-tiap kepala daerah sebagai acuan untuk memulai pelaksanaan di daerah masing-masing.

Program Padat Karya Tunai dari Kementerian PUPR yang berupa BSPS, telah menjangkau hingga 4.745 desa di Tanah Air.

"Dalam suasana wabah corona ini kegiatan BSPS cukup signifikan mendorong perputaran uang di daerah melalui pengadaan bahan bangunan dari toko-toko material setempat, penyaluran upah tenaga kerja dengan padat karya baik untuk tukang maupun penerima bantuan sendiri," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi.

Menurut Khalawi, dengan adanya program tersebut maka berbagai toko bahan bangunan, tukang dan penerima bantuan mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup berarti dari pelaksanaan BSPS.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, program BSPS dengan anggaran untuk bantuan bahan bangunan dan upah tukang sebesar Rp2,49 triliun, meliputi 317 Kabupaten, 1.681 Kecamatan, 4.745 Desa di 33 Provinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan, Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) dan Satker Penyediaan Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan.

Kegiatan BSPS tetap dapat dilaksanakan sesuai prosedur dengan memperhatikan Instruksi Menteri PUPR sesuai edaran tentang penanganan pencegahan COVID-19.

"Memperhatikan situasi di berbagai wilayah yang cukup bervariasi terkait penanggulangan penyebaran COVID-19, maka koordinasi dengan pihak-pihak otorisasi wilayah untuk memastikan persyaratan, kesiapan dan kesediaan terlebih dahulu dari pihak pemerintah daerah," ucapnya.

BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah.

BSPS termasuk program padat karya tunai yang melibatkan banyak tenaga kerja, antara lain Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Koordinator Fasilitator (KORFAS), dan tenaga tukang yang diambil dari penduduk setempat.

Baca juga: Kementerian PUPR bakal bedah 4.000 rumah di Sumsel pada 2020

Baca juga: Kementerian PUPR pantau pelaksanaan program bedah rumah secara digital

Baca juga: Kementerian PUPR ajak perguruan tinggi kolaborasi bedah rumah

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar