Persiapan pilkada, Mendagri: 129 daerah laporkan kondisi keuangannya

id pilkada,covid-19,nphd,dana pilkada,anggaran pilkada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. ANTARA/Boyke Ledy Watra/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebanyak 129 dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah 2020 telah melaporkan kondisi keuangannya.

Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Senin, mengatakan sebanyak 141 daerah lainnya belum melaporkan kondisi keuangan mereka.

"Dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya, 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya," kata dia.

Baca juga: Bertemu Dubes Korsel, Mendagri: Belajar pemilu di tengah pandemi
Baca juga: BIN: COVID-19 bisa turunkan partisipasi pemilih Pilkada


Lebih lanjut, daerah tersebut juga menyatakan mampu untuk membiayai tambahan kebutuhan dari KPU maupun Bawaslu daerah untuk kebutuhan pilkada.

"Kemudian 72 daerah ruang fiskalnya memang sulit untuk meminta bantuan dari APBD. Ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan," katanya.

Kemendagri melakukan pengecekan ruang fiskal setiap daerah guna memenuhi kebutuhan pencairan dana hibah untuk pilkada seperti yang sudah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Pengecekan tersebut juga untuk memastikan kesanggupan daerah dalam menyediakan anggaran tambahan yang dibutuhkan terkait protokol kesehatan karena pandemi COVID-19.

Kemudian, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah segera mencairkan NPHD untuk Pilkada serentak 9 Desember 2020, agar penyelenggara pemilu dapat menggelar tahapan kembali pada 15 Juni nanti.

Tito mengatakan anggaran penyelenggara pemilu tidak ikut dipotong terkait realisasi anggaran kementerian lembaga, hal itu oleh karena urgensinya untuk kesuksesan pilkada di tengah pandemi.

“Kami sudah sampaikan surat juga kepada menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi KL, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” ujar Mendagri.

Baca juga: Gubernur Babel minta KPU gelar tahapan Pilkada 2020 berbasis TIK
Baca juga: Pengamat: Pilkada jangan terkesan dipaksakan
Baca juga: KPU Bengkulu usul beri asuransi ke penyelenggara Pilkada

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar