MK putuskan jaksa tetap minta persetujuan MKN

id Mahkamah Konstitusi, notaris, persatuan jaksa indonesia,Wahiduddin Adams,hakim konstitusi

Pejalan kaki melintas di depan barikade kawat berduri yang terpasang di area muka Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. ANTARA News/Fathur Rochman/pri.

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memutuskan jaksa atau hakim tetap harus meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk menghadirkan notaris dalam pemeriksaan.

Dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 66 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).

Pemohon mendalilkan ketentuan penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN untuk mengambil fotokopi minuta akta atau penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan.

Baca juga: Sidang MK, pengaturan siaran lewat internet disebut ambigu

Terhadap dalil tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang membacakan putusan mengatakan pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara utuh, termasuk kewenangan dari MKN.

"Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris," tutur Wahiduddin Adams.

Hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Baca juga: Uji materi Perppu penanganan COVID-19 tidak diterima MK

Pasal 66 ayat (4) juga semakin menegaskan, yang berbunyi, "Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan".

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap Wahiduddin Adams.

Baca juga: Hakim MK: UU sudah atur putusan MA mengikat

Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar