BKPM harap Mal Pelayanan Publik Sulawesi Tengah jadi contoh

id Bkpm, bahlil lahadalia, investasi indonesia timur, perizinan daerah, Dpmptsp, mal pelayanan publik

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Peresmian Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Sulawesi Tengah, Rabu (15/7/2020). ANTARA/HO-BKPM.

Jakarta (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi Sulawesi Tengah jadi contoh bagi daerah lain.

Di Indonesia, baru ada dua provinsi yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), yakni DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah. Untuk kawasan Indonesia Timur, MPP Provinsi Sulawesi Tengah adalah pelopor yang pertama.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, untuk menghadiri peresmian gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Peluncuran MPP Sulawesi Tengah mengapresiasi Pemprov Sulawesi Tengah atas kegigihan dalam mewujudkan berdirinya MPP ini menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

"Inisiatif ini contoh penguatan kelembagaan yang akan dinilai dalam menurut Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 24 Tahun 2020. Kepala BKPM sebagai ketua tim untuk memberikan penilaian terhadap kementerian/lembaga dan kepala daerah terhadap perizinan yang dikeluarkan dan ada sanksinya. Kalau ada gubernur, bupati yang menghalangi investasi, sanksinya adalah dana transfer daerah bisa dikurangi atau ditahan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo menyampaikan MPP itu juga menghadirkan inovasi dalam pemberian layanan.

"MPP ini adalah inovasi pertama di Indonesia untuk menggabungkan layanan dari pemerintah provinsi dengan berbagai instansi baik vertikal maupun horizontal. Kami memberikan lebih dari 300 layanan di dalam gedung dengan 4 lantai ini," ujar Christina.

Layanan yang diberikan dalam MPP Provinsi Sulawesi Tengah mengedepankan prinsip kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Kemudahan perizinan bukan hanya berkaitan dengan layanan Pemprov saja, melainkan juga ada instansi lain, diantaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Sulteng.

Dalam kunjungannya ke Palu kali ini, Bahlil juga mengadakan pertemuan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Agenda yang dibahas diantaranya optimalisasi peran DPMPTSP dalam percepatan kemudahan berusaha di daerah serta mendorong upaya pengawalan investasi agar bisa menjaga roda ekonomi Sulawesi Tengah di tengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, realisasi investasi triwulan I 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,15 triliun dengan 92 proyek investasi. Sementara realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 345 juta dolar AS (sekitar Rp4,9 triliun) dengan 72 proyek.

Baca juga: Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta dibuka untuk umum
Baca juga: Mal pelayanan publik palembang digadang-gadang terbesar di Indonesia
Baca juga: Bahlil ungkap penyebab Indonesia kalah bersaing tarik investasi

 

Pewarta : Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar