Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial membahas kemungkinan mengucurkan dana bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19 dua bulan sekaligus.

"Kita sedang mengkaji apakah misalnya pencairannya itu kita jadikan satu untuk dua bulan sekaligus," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara usai rapat evaluasi dan pelaksanaan anggaran 2020 di Jakarta, Selasa.

Menurut Menteri Sosial, pembahasan mengenai penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19 masih dilakukan dengan PT Pos Indonesia selaku mitra pemerintah.

Kementerian Sosial berencana menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19 hingga Desember 2020 atau sampai enam bulan ke depan.

"Jadi kalau waktunya enam bulan otomatis ada tiga kali penyaluran (kalau bantuan untuk dua bulan disalurkan sekaligus) dan bisa menyerap lebih cepat," kata Juliari.

Dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, Kementerian Sosial bertugas menyalurkan bantuan sosial tunai bagi warga terdampak pandemi di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan bantuan sembako bagi Jabodetabek yang terdampak pandemi.

Juliari menjelaskan, Kementerian Sosial pada April 2020 mendapat tambahan alokasi dana Rp43,7 triliun sehingga alokasi dana untuk kementerian yang semula Rp62,7 triliun naik menjadi Rp104,4 triliun.

"Saat ini anggaran Kementerian Sosial kembali mendapatkan tambahan Rp20,3 triliun sehingga total anggaran sampai saat ini Rp124,7 triliun," katanya.

Kementerian Sosial antara lain akan menggunakan dana itu untuk memberikan bantuan sembako dan bantuan sosial tunai dalam program jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19 hingga Desember 2020.

Baca juga:
Presiden minta daerah percepat pengucuran dana kesehatan dan bansos
Pos Indonesia tambah titik penyaluran bantuan sosial

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2020