Komisi B sayangkan tiga pejabat tak hadir di DPRD DKI Jakarta

id Komisi B DPRD DKI,Abdul Aziz,Pandapotan Sinaga,Dibatalkan

Suasana rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA/Livia Kristianti/am.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz sangat menyayangkan ketidakhadiran tiga pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam rapat pada Selasa.

"Kami nggak mau rapat terhambat hanya karena yang hadir bukan pengambil keputusan. Tentu ini akan menjadi pemborosan waktu," kata Aziz.

Rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta akhirnya diputuskan untuk ditunda akibat tiga pejabat teras Pemprov DKI Jakarta tidak hadir dalam agenda rapat kerja tersebut. "Rapat hari ini ditunda dan akan digelar pada Rabu (22/7) pukul 09.00 WIB," kata Abdul Aziz.

Aziz mengatakan penundaan rapat itu akibat tiga pejabat yang absen dalam rapat itu, yakni Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sri Haryati serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra meski mereka sebetulnya diwakili stafnya.

Aziz mengatakan, rapat kerja dengan agenda sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini amat penting. Empat BUMD yang hadir dalam rapat ini, yaitu PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memiliki program kerjanya masing-masing.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI tinjau kantor Jakpro
Baca juga: Komisi B DPRD tunda rapat evaluasi PSBB dengan Disparekraf
Baca juga: Anggota DPRD: Warga ekonomi rendah cenderung abai protokol COVID-19


Karena itu, untuk memastikan program mereka berjalan dengan baik, Komisi B memandang perlu menggelar rapat sinergi.

"Kehadiran mereka yang diwakili oleh orang dengan kompetensi yang kami kurang tahu seperti apa. Nah kami mau yang datang ini adalah pejabat pengambil keputusan (kepala dinas/kepala badan)," ujar politisi dari PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan kehadiran para pejabat teras itu diperlukan agar Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan empat BUMD itu saling bersinergi dalam melayani masyarakat.

Selain itu, rapat tersebut menjadi ajang meminta klarifikasi terhadap sejumlah temuan yang diperoleh anggota Komisi B di lapangan. Namun Pandapotan enggan menjelaskan lebih detail soal temuan tersebut.

"Ini adalah sinergitas antara pihak-pihak yang terkait dan ini pentingnya rapat ada Bu Asisten (Sri Haryati)," ujar Pandapotan.

Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar