pengelolaan kawasan konservasi perairan ada sejumlah tantangan, di antaranya perencanaan terpadu antara pusat, daerah dan stakeholders lainnyaJakarta (ANTARA) - Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aryo Hanggono menyebutkan luas kawasan konservasi perairan Indonesia saat ini telah mencapai 23,34 juta hektare atau setara dengan 7,18 persen dari luas perairan Indonesia.
"Hingga Maret 2020, luas kawasan konservasi perairan Indonesia telah mencapai 23,34 juta hektare atau 7,18 persen dari luas perairan Indonesia. Masih dibutuhkan 2,82 persen atau 9,16 juta hektare lagi untuk mencapai target penambahan luas," kata Aryo Hanggono dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia menargetkan 32,5 juta hektare atau 10 persen dari luas perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi perairan yang operasional dan termanfaatkan secara berkelanjutan pada tahun 2030.
Lebih lanjut Aryo menjelaskan meski telah mencapai 23,34 juta hektare hingga saat ini kawasan konservasi perairan yang operasional dan termanfaatkan secara berkelanjutan baru mencapai 9,89 juta hektare.
"Untuk mencapai tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi perairan ada sejumlah tantangan, di antaranya perencanaan terpadu antara pusat, daerah dan stakeholders lainnya serta pendanaan berkelanjutan," jelasnya
Untuk menjawab tantangan tersebut, Aryo menekankan perlunya KKP bekerjasama dengan Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu dan mitra utama konservasi menyusun dokumen MPA (Marine Protected Area) Vision 2030 sebagai acuan bersama.
Dokumen berbasis pengetahuan itu, ujar dia, diharapkan dapat menguraikan bagaimana kawasan konservasi perairan tetap menjaga ekosistem yang nantinya akan berkontribusi baik kepada peningkatan kinerja perekonomian lokal maupun nasional.
Sementara itu, Direktur Coral Triangle Centre (CTC) Rili Hawari Djohani menyampaikan bahwa pasca Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Bali, konsorsium LSM berkomitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target Convention on Biological Diversity (CBD) dan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menyisihkan 10 persen dari perairan lautnya untuk konservasi dan memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang ada.
"Pada Mei 2019 WWF dan CTC memulai proses untuk mengembangkan visi dan peta jalan MPA 10 tahun ini untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia. Dengan proses visi dan peta jalan MPA 10 tahun ini, komponen-komponen utama dalam memajukan sistem kawasan konservasi Indonesia akan ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Tentu membutuhkan kolaborasi di tingkat nasional dan provinsi serta pelibatan pemangku kepentingan," ujar Rili.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) Andi Rusandi mengungkapkan terdapat 7 area kerja yang diusulkan dalam dokumen MPA Vision 2030 yaitu memadukan perencanaan pusat, daerah dan stakeholder; meningkatkan kapasitas SDM; menyusun regulasi dan kebijakan; pemanfaatan perikanan dan wisata berkelanjutan; pendanaan berkelanjutan; OECM – Other Effective Area-Based Conservation Measures; dan wadah komunikasi bersama.
Baca juga: Ketua MPR dorong pemda alokasikan dana konservasi perairan
Baca juga: 29 kawasan konservasi kembali dibuka dengan pembatasan pengunjung
Baca juga: KKP tertibkan rumpon ilegal di perairan Pulau Pieh
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
