Peneliti: Tiap kebijakan penanganan COVID-19 memiliki efek samping

id corona,PSBB, peneliti BBPT,dampak ekonomi, penanganan COVID-19

Ilustrasi - Bahayanya virus corona. ANTARA/Shutterstock

Jakarta (ANTARA) - Perekayasa model simulasi prediksi dampak adaptasi kebiasaan baru dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 memiliki efek samping yang mempengaruhi aspek lain dalam berkehidupan dan bernegara.

Perekayasa utama dari model simulasi prediksi dampak adaptasi kebiasaan baru dari BPPT Sri Handoyo Mukti di Jakarta, Kamis, mencontohkan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah Indonesia memiliki dampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Baca juga: Pantau penanganan COVID-19 Jatim, Menkes "ngantor" di Surabaya

Baca juga: Pemkot Jakarta Utara gunakan aplikasi daring untuk penanganan COVID-19


"Kebijakan PSBB untuk menurunkan kasus yang ada, efek sampingnya adalah penurunan daya beli masyarakat karena ketahanan ekonomi masyarakat ada batasnya," katanya.

Sri Handoyo mengungkapkan bahwa kebijakan PSBB berhasil membatasi gerak masyarakat untuk mencegah penularan virus corona baru. Kebijakan tersebut juga berdampak pada penurunan jumlah kasus harian.

Namun, menurut Sri Handoyo, PSBB harus berhadapan dengan kestabilan ekonomi dan status sosial politik, sehingga menjadi sistem yang sangat kompleks.

Pembatasan kontak fisik pada masa PSBB, menurut Sri Handoyo, sebetulnya mampu menurunkan puncak kasus harian. Namun, kebijakan PSBB tersebut berimplikasi pada masalah lain, yaitu dampak ekonomi sosial sehingga terjadi tekanan ekonomi.

Meski tidak memberikan penilaian pada kebijakan yang diambil pemerintah, dia mengatakan pelaksanaan PSBB yang terlalu lama akan berdampak pada masalah ekonomi dan lebih jauh juga akan berdampak pada masalah sosial dan keamanan.

Baca juga: Pengendalian COVID-19 di Jatim, Presiden Jokowi beri waktu dua pekan

"Kalau pertumbuhan ekonomi terdampak, permasalahannya akan merembet ke masalah sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan," kata dia.

Sri Handoyo menjelaskan proses pelonggaran PSBB untuk memutar roda perekonomian mau tak mau harus diketatkan kembali apabila terjadi lonjakan kasus yang signifikan. "Hal itu harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pandemi yang lebih luas dan malah akan berdampak kembali pada kondisi ekonomi," ujarnya.

Pewarta : Aditya Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar