NEFTID: Pelanggaran hingga penularan virus berpotensi di Pilkada 2020

id Pilkada serentak, pelanggaran pemilu, penularan virus, COVID-19, KPU Sulsel, Bawaslu Sulsel, potensi pelanggaran, wabah Corona, Makassar, Sulawesi Sel

Tangkapan layar, suasana diskusi virtual dilaksanakan Lembaga Hukum danĀ  HAM DPW PKB Sulsel mengangkat tema 'Kesiapan Pilkada 2020 Dimasa Pandemi Covid-19' di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2020).

Makassar (ANTARA) - Ketua NEFTID Indonesia Dahlia Umar mengatakan pelanggaran hingga penularan Coronavirus Disease (COVID-19) pada pelaksanaan Pilkada 2020 dinilai masih berpotensi besar bila tidak diantisipasi sejak dini oleh penyelenggara.

"Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana wabah COVID-19 tidak tertular, bukan hanya dari orang ke orang, tetapi dari benda ke orang. Selain itu kualitas pilkada di tengah pendemi juga berpotensi besar menimbulkan politik uang," kata Dahlia Umar saat video virtual di Makassar, Sabtu.

Tidak hanya itu, katanya, termasuk pertimbangan penundaan pilkada untuk daerah-daerah yang masuk zona merah COVID-19 di Sulsel juga menjadi kendala apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Hal senada disampaikan Pegiat Demokrasi Sulsel, Abdul Karim yang mengatakan di masa pandemi sangat banyak mengubah tradisi politik. Kesiapan Partai Politik yang kelihatannya pasif di tengah wabah dan hanya mampu secara administrasi belum mampu membangun mutu kualitas demokrasi lokal.

Baca juga: Bawaslu Sulsel dibatasi akses pengawasan Coklit Pilkada serentak

"Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu semestinya bersama-sama membuat analisis potensi pelanggaran pilkada, apalagi di tengah pandemi, sehingga substansi demokrasi lokal bisa terjaga, khususnya netralitas ASN terjaga," katanya.

 Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad mengatakan menghadapi pilkada serentak di tengah situasi pendemi merupakan tantangan tersendiri, dimana wabah tersebut sementara tahap penanganan dan pencegahan dari berbagai pihak, termasuk PKB dan partai lain.

Azhar mengatakan keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 adalah keputusan yang mesti disikapi bersama oleh semua stakeholder, tidak terkecuali PKB yang sudah maraton bekerja untuk mempersiapkan diri menghadapi pilkada dengan berbagai keterbatasan di tengah COVID-19.

"Apapun keputusan bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu adalah hal yang perlu didorong bersama, dibicarakan dengan segala kemungkinan terbaik maupun terburuk. Terpenting adalah keselamatan masyarakat dan semua yang terlibat dalam proses Pilkada," tambahnya.

Baca juga: NasDem calonkan Presiden Persebaya dampingi MA di Pilkada Surabaya

Ketua KPU Sulsel Faisal Amir menjelaskan pihaknya secara struktural dari KPU Pusat sampai ke tingkat ad hoc sudah siap menghadapi pilkada, baik secara teknis, pengawasan, maupun secara protokol kesehatan.

"Kelengkapan APD, masker, sarung tangan sekali pakai, hand sanitizer, disiapkan untuk pelaksanaan pilkada, harapannya bisa berjalan dengan baik dan berkualitas," katanya.

Bawaslu Sulsel, melalui Saiful Jihad menyebut pihaknya punya tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan pPilkada, mulai dari resiko kesehatan, petahana yang memanfaatkan jabatannya dalam menaikkan elektoral politiknya.

"Misalnya melalui sosialisasi Bansos, politik uang, ASN dan penyelenggara yang berpihak atau tidak netral serta berita hoaks. Kami juga telah membuat sekolah-sekolah pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi," ujar Saiful.

Baca juga: Ketua KPU RI dampingi PPDP coklit ke rumah Gus Ipul dan Dahlan Iskan

Pewarta : M Darwin Fatir
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar