DPRD tegaskan anggaran Pilkada Kalteng tidak perlu ditambah

id pilkada kalteng,dprd kalteng

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering (ANTARA/Jaya Wirawana Manurung)

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering mengatakan bahwa anggaran pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 senilai Rp249 miliar sebenarnya lebih dari cukup dan tidak perlu dilakukan penambahan.

Anggaran tersebut bahkan lebih dari cukup sekalipun pelaksanaan pilkada tahun ini dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, kata Freddy Ering melalui pesan singkat yang diterima di Palangka Raya, Kamis.

"Jadi, terkait adanya usulan penambahan anggaran KPU Kalteng untuk pelaksanaan pilkada, tidak perlu dilakukan. Lebih baik melakukan pergeseran dari anggaran yang sudah ada," tambahnya.

Baca juga: Anggaran Pilkada ditetapkan jadi Rp350 miliar

Menurut anggota DPRD Kalteng empat periode itu, anggaran Rp249 miliar juga mampu untuk membiayai pembelian alat pelindung diri (APD) dan kelengkapan mencegah COVID-19 bagi seluruh penyelenggara pemilu.

Sekedar perbandingan, kata Freddy, anggaran Pilkada Kalteng pada 2016 hanya berkisar Rp80 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan 2020 yang mencapai Rp249 miliar. Bahkan, anggaran Pilkada di Provinsi Kalteng 2020, jauh lebih besar dibandingkan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di mana Provinsi Kalsel pada tahun ini juga melaksanakan pilkada gubernur dan wakil gubernur, namun total anggarannya jauh lebih kecil dari Provinsi Kalteng. Sementara, jumlah pemilih di Provinsi Kalsel dua kali lipat dari pemilih di Provinsi Kalteng.

Baca juga: Anggaran Pilkada Kalteng 2020 diperkirakan mencapai Rp335 miliar

"Selain pemilih lebih banyak, jumlah tempat pemungutan suara hingga TPS, PPS dan PPK di Provinsi Kalsel pun jauh lebih banyak dari di Kalteng," ungkapnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun mempertanyakan dasar sekaligus perhitungan terkait adanya usulan penambahan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp51 miliar.

Dia mengatakan adanya usulan tersebut juga terkesan kurang memperhatikan kondisi Indonesia, terkhusus Provinsi Kalteng yang masih menghadapi pandemi COVID-19.

"Kami mengimbau sesuai arahan Presiden Jokowi, agar dalam situasi pandemi yang belum jelas ujungnya ini, semua pihak memiliki sens of crisis," demikian Freddy Ering.

Baca juga: Kalteng siap realokasikan dana pilkada untuk penanganan COVID-19

Pewarta : Kasriadi/Jaya W Manurung
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar