Bawaslu RI pantau kesiapan pilkada di empat kabupaten di Papua

id Bawaslu, RI

Kordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu RI, Frits Eduard Siregar. ANTARA/Musa Abubar/am.

Jayapura (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengunjungi empat kabupaten di Papua untuk melihat secara langsung kesiapan dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 di wilayah tersebut.

"Ini bagian dari kunjungan saya untuk melihat kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," kata Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat berada di Jayapura, Kamis.

Empat kabupaten dari 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yang dikunjungi Komisioner Bawaslu RI bersama tim yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Keerom, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Supiori.

"Saya sudah dari Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Rabu (5/8) ke Bawaslu Kota Jayapura untuk diskusi, kemudian Kamis ini ke Kabupaten Waropen, Kepulauan Yapen dan kemudian ke Kabupaten Supiori," ujarnya.

Baca juga: Abhan minta pengawas tetap lakukan pengawasan semua tahapan pilkada
Baca juga: Ketua Bawaslu RI ingatkan petahana tak politisasi bantuan COVID-19
Baca juga: DPD tetap tolak Pilkada 2020 dalam raker dengan KPU dan Bawaslu RI


Di sela-sela kunjungan yang dilakukan, menurut dia, pihaknya juga mengunjungi Kantor KPU Provinsi Papua di Kota Jayapura.

"Ini memang bagian dari tugas kami, untuk melihat bagaimana kesiapan pilkada serentak tahun ini," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya ingin melihat dari dekat kesiapan anggaran, proses menuju pelaksanaan pilkada dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait dengan pelaksanaan pilkada nanti serta kesiapan dalam menaati prosedur kesehatan COVID-19 seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi pengawas pemilu.

"APD tersebut menjadi prosedur tetap bagi seorang pengawas pemilu, dalam skema yang ada sekarang adalah APD tersebut akan diadakan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian akan didistribusikan kepada Bawaslu kabupaten/kota," ujarnya.

Dia mengatakan, ada beberapa daerah yang bersedia memberikan APD itu pun cuma masker, hal ini mengingat tingginya biaya akibat sulitnya medan semisal di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan banyak anggaran untuk transportasi udara dan ongkos sewa transportasi udara juga meningkat lebih tinggi daripada yang sebelumnya.


Pewarta : Musa Abubar
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar