Demo buruh di DPR, Polda Metro siapkan pengalihan arus lalu lintas

id demo buruh, dirlantas polda metro jaya polda metro jaya, kspi, demo buruh,Omnibus Law,Demo DPR,Unjuk rasa buruh

Skema pengalihan arus lalu lintas sebagai antisipasi demo buruh di DPR/MPR RI, Selasa (25/8/2020). (ANTARA/HO/Ditlantas Polda Metro Jaya)

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas terkait adanya demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa siang.

Meski demikian, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan skema pengalihan arus lalu lintas itu bersifat situasional.

"(Pengalihan arus lalu lintas) Tapi itu situasional ya," ujar Fahri saat dikonfirmasi Selasa.

Berikut skema pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI terkait demo buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI):

1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Gedung DPR dibelokkan ke kiri ke Jalan Gerbang Pemuda;
2. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di kolong layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda;
3. Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di off ramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang;
4. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar;
5. Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika arah Jalan Gelora dibelokkan ke kanan Jalan Gerbang Pemuda;
6. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.


Baca juga: Sejumlah unjuk rasa warnai Jakarta hari ini
Baca juga: Perwakilan massa yang menolak RUU Cipta Kerja masuk Gedung DPR


KSPI akan melibatkan buruh dari sejumlah elemen Serikat Pekerja di wilayah Jabodetabek untuk melakukan aksi.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI
Kahar S Cahyono dalam keterangan tertulis mengatakan kegiatan aksi digelar pukul 10.30 WIB.

Massa berkumpul di depan Gedung TVRI, Jakarta Pusat, lalu bergerak dengan jalan kaki menuju Gedung DPR RI.

"Agenda menolak 'Omnibus Law' RUU Cipta Kerja dan stop PHK," katanya.

Pewarta : Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar