Pengadilan HK tolak permohonan orang pertama pelanggar UU keamanan

id UU Keamanan Hong Kong,unjuk rasa UU Keamanan Hong Kong, rusuh Hong Kong, demo Hong Kong, penahanan aktivis Hong Kong

Polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata ke arah kerumunan untuk membubarkan pengunjuk rasa penentang undang-undang keamanan nasional, dalam peringatan penyerahan Hong Kong ke China dari Inggris, di Hong Kong, China, Rabu (1/7/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone Siu/nz/cfo)

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Tinggi Daerah Otonomi Khusus Hong Kong (HKSAR), Selasa (25/8), menolak permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan, yang diajukan orang pertama yang dijerat Undang-Undang Keamanan Nasional.

Tong Ying Kit, terdakwa yang dituduh mengendarai sepeda motornya ke arah kerumunan petugas kepolisian Hong Kong dalam aksi unjuk rasa di kawasan Wan Chai pada 1 Juli, membawa bendera bertuliskan "Merdekakan Hong Kong, saatnya kita revolusi".

Pemerintah HKSAR pada 2 Juli mengumumkan bahwa slogan tersebut mengarah pada separatisme dan subversi.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Hong Kong akan menyampaikan alasan penolakan permohonan tersebut kepada publik pada Rabu (26/8) sebagaimana dilaporkan media Hong Kong.

Perkara Tong mulai disidangkan di pengadilan tingkat rendah Kowloon Barat pada 6 Juli. Kasus itu merupakan yang pertama sejak UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong diberlakukan.

Permohonan pria berusia 23 tahun itu ditolak atas pertimbangan keseriusan kasus tersebut dan risiko bahwa ia tidak kembali ke tahanan tepat pada waktunya.

Pasal 42 UU Keamanan Nasional menetapkan bahwa permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan tidak boleh diberikan kepada tersangka atau terdakwa pidana jika hakim memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa yang bersangkutan akan terus melakukan tindakan yang membahayakan keamanan nasional.

Tong akan ditahan sampai dia kembali ke persidangan pada 6 Oktober. 

Baca juga: Asisten Sekretaris Imigrasi Hong Kong dan polisi ditangkap

Baca juga: Warga Hong Kong terima visa residen dari Taiwan melonjak 116 persen

Baca juga: Dituduh mendukung huru-hara, raja media Hong Kong ditangkap


 

Presiden Ingatkan WNI di Hong Kong Amalkan Pancasila


Pewarta : M. Irfan Ilmie
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar