Ini adalah hasil pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya yang sudah mulai terasa saat iniJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakinkan investor Jepang bahwa iklim investasi di Indonesia kondusif dan siap menyambut investasi dari Negeri Sakura.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam Indonesia-Japan Virtual Investment Forum 2020 yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo bersama dengan Kantor BKPM di Jepang atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Tokyo.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Bahlil menyampaikan investasi sudah tersebar rata, tidak hanya fokus di Pulau Jawa, terutama pada pembangunan hilirisasi industri yang memanfaatkan sumber daya alam dan pariwisata.
Baca juga: Bahlil: Pemerintah tidak pilih-pilih investasi, yang penting masuk
"Ini adalah hasil pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya yang sudah mulai terasa saat ini," katanya.
Pada masa COVID-19 BKPM menerapkan strategi di luar kelaziman yaitu mendatangi investor satu per satu dan memberikan pelayanan end-to-end.
Dari realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai sebesar Rp195,6 triliun atau 48,6 persen dari total keseluruhan realisasi investasi semester I 2020, rata-rata adalah investasi yang sudah dikerjakan tahun 2018/2019 dan direncanakan diselesaikan tahun 2020.
Baca juga: Kepala BKPM sebut izin amdal "berhantu," ladang oknum tarik untung
"Kalau kita biarkan mereka mengerjakan sendiri, kami yakin nggak akan bisa tercapai. Oleh karena itu kami turun tangan. Kami coba melakukan komunikasi terbaik dengan membentuk tim khusus di BKPM, lalu kolaborasi dengan swasta dan pemerintah. Kepentingan swasta agar menyelesaikan proyeknya, sementara kepentingan pemerintah agar terwujudnya realisasi investasi yang memberikan cipta lapangan kerja," kata Bahlil.
Sementara itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir dalam forum itu juga menyampaikan pemerintah Indonesia menyiapkan dua aturan pendukung kemudahan berusaha melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan perpajakan. Pembahasan UUCK sudah dalam tahap akhir, ditargetkan untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat.
"UUCK diharapkan dapat menyederhanakan perizinan untuk meningkatkan investasi. Pada segi pajak pendapatan, pemerintah telah merencanakan untuk mengurangi pajak perusahaan dari 25 persen ke 22 persen tahun 2022 dan menuju ke 20 persen pada tahun 2023," imbuh Luhut.
Baca juga: Luhut: Nasib RI lebih baik dibanding negara pendapatan menengah lain
Chairman Mitsubishi Corporation Ken Kobayashi menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia dalam tiga hal yaitu penanganan COVID-19, iklim investasi yang kondusif dan kegiatan perusahaan tersebut di Indonesia.
"Indonesia telah berupaya keras dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mengeluarkan kebijakan, khususnya bagi dunia usaha melalui insentif pajak untuk perusahaan asing yang dimanfaatkan dengan baik oleh investor Jepang. Pemerintah Jepang akan membantu pembangunan Indonesia dengan didukung oleh teknologi Jepang dan penguatan global supply chain. Mari kita menguatkan kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam keadaan krisis COVID-19 ini," kata Ken Kobayashi.
Realisasi investasi asal Jepang menduduki posisi kedua di Indonesia senilai 22.537,7 juta dolar AS sepanjang periode 2015-2019. Selama semester I 2020, realisasi investasi Jepang sebesar 1.212,9 juta dolar AS dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 33.318 orang.
Baca juga: Berbincang dengan menteri ekonomi Jepang, Luhut sampaikan dua harapan
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
