Gugatan soal wakil menteri tidak diterima MK

id posisi wakil menteri, mahkamah konstitusi,uji materi uu kementerian negara

Majelis Hakim Konstitusi mendengarkan keterangan ahli Tata Negara Margarito Kamis (monitor) pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24-1-2020). Sidang uji materi UU Nomor 39/2008 Pasal 10 yang mengatur pengangkatan wakil menteri (wamen) tersebut beragenda mendengarkan keterangann pemerintah, DPR, dan ahli. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan uji materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang diajukan Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Bayu Segara dan aktivis mahasiswa Novan Lailathul Rizky.

Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menuturkan bahwa pengujian konstitusionalitas norma Pasal 10 UU No. 39/2008 pernah diajukan sebelumnya.

"Pasal 10 UU No. 39/2008 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 dan telah diputus pada tanggal 5 Juni 2012," katanya membacakan pertimbangan hukum.

Namun, terdapat perbedaan dasar dua permohonan tersebut, yakni permohonan sebelumnya mempersoalkan tertutupnya kesempatan warga negara Indonesia yang bukan pejabat karier atau PNS untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, khususnya menjadi wakil menteri.

Baca juga: Mahfud: posisi Wamen kacaukan jenjang karir kepegawaian

Baca juga: Pengamat sebut posisi wakil menteri harus berasal dari profesional


Sementara itu, permohonan uji materi kali ini beralasan untuk penegakan konstitusionalisme berdasarkan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya itu.

Mengacu pada pendapat Mahkamah dalam putusan sebelumnya, Bayu Segara menafsirkan Pasal 10 UU No. 39/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Meski mengakui dan membenarkan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap norma yang diujikan, pemohon meminta Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali pertimbangan hukumnya.

"Terhadap dalil para pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon tidak konsisten," kata Manahan M.P. Sitompul.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung alasan kerugian konstitusional para pemohon yang mendalilkan penambahan posisi wakil menteri menyebabkan inefisiensi serta pemborosan APBN untuk membiayai gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk wakil menteri dan staf-stafnya itu.

Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar