Pemerintah didorong Muhammadiyah perhatikan nasib koperasi

id Pemulihan Ekonomi Nasional,koperasi,anwar abbas,muhammadiyah

Pemerintah didorong Muhammadiyah perhatikan nasib koperasi

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah,  KH Dr H Anwar Abbas, M.M, M.Ag. (FOTO ANTARA/HO-Dokumentasi Humas Muhammadiyah)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Dr H Anwar Abbas, M.M, M.Ag mendorong pemerintah untuk memperhatikan nasib dunia koperasi yang mengalami kesulitan pertumbuhan karena pandemi COVID-19.

"Di masa pandemi COVID-19 ini semua usaha secara ekonomi nyaris terkena dampaknya tidak terkecuali koperasi karena banyak anggotanya yang tidak bisa membayar hutang atau cicilannya," kata Buya Anwar, panggilan karibnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan koperasi juga semakin terpukul oleh pandemi seiring banyak anggotanya banyak menarik tabungannya. Tentu hal itu mempengaruhi likuiditas keuangan koperasi sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi yang strategis.

Sebagai pemerhati ekonomi keumatan, Buya Anwar mengatakan koperasi adalah salah satu pilar perekonomian yang harus diperhatikan pemerintah, BUMN dan usaha swasta.

"Jumlah koperasi saat ini seperti kita ketahui juga cukup banyak apalagi jumlah anggotanya dan sebagian besar adalah kelompok pelaku usaha UMKM dan atau masyarakat lapis bawah dan menengah," katanya.

Anwar mengatakan pemerintah telah mencanangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tetapi, PEN belum memrhatikan secara langsung usaha koperasi melainkan hanya menyentuh BUMN dan usaha swasta.

"Padahal koperasi adalah soko guru atau tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan bentuk usaha yang cocok dengan bangsa Indonesia karena dia merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi," katanya.

Di tengah pandemi, Muhammadiya mendorong pemerintah segera menerapkan program yang menggencarkan pertumbuhan koperasi. Intervensi pemerintah sejauh ini sekadar membantu anggota koperasi sementara pengucuran dana masih menggunakan bank bukan melalui institusi koperasi.

Jika pemerintah menyalurkan bantuan melalui koperasi, kata dia, akan terjadi dinamisasi kehidupan ekonomi anggota koperasi.

"Dengan begitu, lembaga koperasi mereka akan bisa menggeliat dengan kehadiran dana tersebut tapi yang terjadi tidaklah seperti itu. Mereka hanya diminta pemerintah memberi data anggotanya yang perlu dibantu, lalu para anggota yang lolos verifikasi dibuatkan tabungan di bank yang akan menyalurkannya," demikian Anwar Abbas.

Baca juga: Muhammadiyah nilai pemerintah belum konsisten garap koperasi

Baca juga: MPR harapkan koperasi sebagai penopang perekonomian Indonesia

Baca juga: Teten katakan koperasi harus jadi solusi pembiayaan di masa pandemi

Baca juga: Asbisindo Gandeng NU-Muhammadiyah Biayai UMKM

Baca juga: 73 persen koperasi di Kota Yogyakarta terdampak pandemi COVID-19

Pewarta : Anom Prihantoro
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar