KSPN sebut serikat buruh tidak menolak sepenuhnya RUU Cipta Kerja

id KSPN ,serikat pekerja,serikat buruh,RUU cipta kerja

Ilustrasi. Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jateng berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2020) ANTARA FOTO/Aji Styawan/foc. (ANTARA FOTO/AJI STYAWAN)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan serikat buruh tidak menolak sepenuhnya RUU Cipta Kerja karena ada beberapa poin positif yang menguntungkan pekerja dalam regulasi ini.

"Kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa Serikat Buruh atau Serikat Pekerja menolak total RUU Cipta Kerja, saya kira ini perlu diluruskan," kata Ristadi dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ada poin-poin dalam klaster ketenagakerjaan yang dapat berdampak positif bagi para pekerja dan belum masuk dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Poin tersebut, kata Ristadi, antara lain adanya aturan mengenai pemberian uang pesangon atau kompensasi bagi pekerja kontrak yang mengalami PHK atau habis masa kontraknya.

Poin lainnya adalah pekerja yang mengalami PHK akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang belum diatur dalam regulasi terdahulu. Poin selanjutnya, adanya uang penghargaan bagi pekerja yang telah memasuki masa kerja selama 3-6 tahun.

Ristadi juga menceritakan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang belum sepenuhnya ideal, karena banyak perusahaan yang belum 100 persen melaksanakan norma kerja.

Salah satunya banyak pekerja yang sudah bekerja 10 tahun, tapi masih berstatus kontrak, padahal di UU Ketenagakerjaan, batas waktu pekerja kontrak maksimal hanya 3 tahun.

"Kami juga menemukan banyak perusahaan yang tidak mampu bayar upah minimum, seperti di daerah-daerah pinggiran dan kebanyakan di sektor padat karya," katanya.

Ristadi menyampaikan bahwa fenomena pekerja kontrak yang saat ini semakin masif membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam kondisi sekarang.

"Ketika hari ini ada 7 juta lebih pengangguran dan kemudian 40 juta lebih rakyat yang bekerja paruh waktu, maka hari ini pemerintah berpikir bagaimana rakyatnya bekerja tidak nganggur," kata Ristadi.

Untuk itu, ia menegaskan diskusi dengan pemerintah dan DPR dalam forum tripartit untuk membahas RUU Cipta Kerja sudah mengakomodasi kepentingan maupun aspirasi para buruh maupun pekerja.

"Di situ peran kami, yakni memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, supaya ketika investasi tumbuh, ekonomi juga tumbuh, tapi tidak mengabaikan kesejahteraan daripada pekerja," katanya.

Baca juga: KSPN sebut ada pihak tertentu tunggangi aksi penolakan "omnibus law"
Baca juga: Bamsoet harap RUU Cipta Kerja dapat jadi solusi bagi buruh-pengusaha

Pewarta : Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar