Legislator minta Kemendikbud waspadai klaster penyebaran di sekolah

id Syaiful Huda,waspadai klaster penyebaran COVID-19,klaster sekolah

Syaiful Huda. (ANTARA/Ali Khumaini)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewaspadai munculnya klaster penyebaran COVID-19 di satuan pendidikan.

"Di beberapa wilayah seperti Tangerang Selatan, telah muncul kasus COVID-19 di kalangan pendidik yang diduga kuat mereka terpapar saat mereka menjalankan tugas mereka di sekolah. Kondisi ini harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi di wilayah lain," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan meskipun saat ini sebagian sekolah menerapkan pendidikan jarak jauh (PJJ) namun di sejumlah wilayah, para guru tetap wajib ke sekolah. Selain memandu siswa yang sedang PJJ, para guru juga mengerjakan berbagai pekerjaan administratif di sekolah.

"Kondisi ini membuat para guru rentan tertular virus karena harus beraktivitas di luar rumah, di mana terkadang mereka abai terhadap protokol kesehatan," kata dia lagi.

Baca juga: Emil tak Ingin ada kluster baru COVID-19 di sekolah

Huda mengatakan munculnya klaster Pendidikan di Tangerang Selatan merupakan peringatan awal jika sekolah bisa menjadi klaster baru dalam penularan COVID-19. Padahal saat ini sejumlah sekolah telah dibuka kembali utamanya di wilayah zona hijau dan kuning.

"Kami berharap Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah melakukan monitoring terhadap kondisi kesehatan para guru dan siswa di wilayah hijau dan kuning yang telah menggelar kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka," tambah dia.

Baca juga: 50 SMA di Jabar kantongi izin gelar belajar tatap muka

Politikus PKB itu berharap agar Kemendikbud terus menyempurnakan konsep PJJ. Apalagi saat ini ada alokasi anggaran hampir Rp7 triliun yang diperuntukkan untuk pembelian kuota data bagi siswa dan guru yang melakukan PJJ.

Keterbatasan kuota data selama ini menjadi kendala bagi para siswa untuk mengikuti PJJ selain tidak meratanya sinyal internet dan keterbatasan kepemilikan ponsel pintar oleh siswa.

"Kami berharap agar siapa yang berhak, mekanisme distribusi, hingga monitoring pemberian anggaran bisa segera disampaikan Kemendikbud kepada publik. Dengan demikian para siswa, guru, maupun orang tua bisa mendapatkan kejelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan dana subsidi pembelian pulsa selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung," terang dia.***3***

Baca juga: Lebak hentikan belajar di sekolah setelah guru positif COVID-19
Baca juga: Guru posistif COVID-19, sekolah di Bengkalis-Riau diliburkan 14 hari

Pewarta : Indriani
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar