DPR apresiasi presidensi Indonesia di DK PBB

id DPR RI,Presidensi Indonesia,DK PBB

DPR apresiasi presidensi Indonesia di DK PBB

Aziz Syamsuddin (Antara/M Agung Rajasa )

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengucapkan selamat atas berakhirnya masa Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB untuk periode bulan Agustus 2020.

Dia mengapresiasi dan memberikan sebuah penghargaan atas upaya Indonesia memimpin berbagai sidang DK PBB termasuk memfasilitasi tercapainya sejumlah kesepakatan antar seluruh anggota DK dan menghasilkan berbagai konsensus dan resolusi yang berguna bagi perdamaian dunia.

"Selama bertindak sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, Delegasi Indonesia mampu memberikan kontribusi yang penting bagi kemajuan Diplomasi Indonesia, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip multilateralisme yang adil di kancah Internasional," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan saat ini "wajah" ancaman yang dihadapi setiap negara dan bangsa bukan lagi negara lain namun sesuatu yang melampaui dirinya seperti masalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup, krisis energi, dan masalah pandemi yang dihadapi saat ini.

Menurut dia, semua masalah itu mengancam kehidupan semua bangsa tanpa pandang bulu dan solusinya tidak mungkin ditanggulangi sendiri oleh setiap bangsa.

"Tanpa semangat gotong royong, solidaritas, dan kerjasama multilateral, semua tantangan global itu akan sulit kita atasi," ujarnya.

Azis menjelaskan Indonesia selaku Presiden Dewan Keamanan PBB berhasil menjaga prinsip-prinsip multilateralisme dalam setiap sidang dan proses pengambilan keputusan di DK PBB.

Selain itu menurut dia, terkait adanya protes, penolakan dan veto dari suatu negara terhadap resolusi yang diusulkan Indonesia, itu hal biasa dalam demokrasi dan kerangka kerjasama mulilateralisme.

"Tentunya hal ini mengharumkan nama Bangsa dan patut kita apresiasi setinggi tingginya," katanya.

Sebelumnya, dibawah Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan 4 resolusi seperti perdamaian di Lebanon, Perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia, perpanjangan rezim sanksi di Mali serta mengenai personel penjaga perdamaian perempuan yang di prakarsai Indonesia yang merupakan resolusi pertama dalam sejarah Diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan di sponsori 97 negara DK PBB.

Baca juga: Pimpin sidang DK PBB, Indonesia bahas penanggulangan terorisme

Baca juga: Minggu kedua presidensi Indonesia, sejumlah isu penting dibahas DK PBB

Baca juga: Presidensi Indonesia di DK PBB bahas Yaman, Suriah, Mali dan Somalia

Baca juga: Permintaan 'snapback' AS tidak disambut konsensus DK PBB


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar