Kemarin, 17.811 pelanggaran saat PSBB hingga ancaman RUU Kejaksaan

id Hukum

Menko Polhukam Mahfud MD saat berbincang dengan Ketua KPU Arief Budiman saat menyambangi Kantor Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Selasa (8/9/2020). (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Jakarta (ANTARA) -
Beberapa berita hukum kemarin (Selasa 8/9) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kelas IA mencatat ada 17.811 pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bogor selama PSBB hingga Pengamat sebut RUU Kejaksaan ancaman tupoksi dan kewenangan Polri.
 
Berikut lima berita hukum kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:
 
Terjadi 17.811 pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bogor selama PSBB
Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kelas IA mencatat ada 17.811 pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
 
Selengkapnya baca di sini
 
Januari-Juli, 41 korban tewas akibat kecelakaan di Padangpariaman
Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) mencatat sediktinya 41 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di wilayah hukum instansi ini pada periode Januari hingga Juni 2020.
 
Selengkapnya baca di sini
 
Mahfud: Kasus sengketa pilkada akan diproses lebih cepat
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) bersedia untuk memproses kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan waktu yang lebih cepat, sehingga tidak molor dari jadwal.
 
Selengkapnya baca di sini
 
KPK ingatkan calon kepala daerah tidak gunakan anggaran negara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan anggaran negara dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.
 
Selengkapnya baca di sini
 
Pengamat sebut RUU Kejaksaan ancaman tupoksi dan kewenangan Polri
Pengamat kepolisian Irjen Pol. (Purn.) Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. menyebut Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai ancaman bagi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Polri.
 
Selengkapnya baca di sini

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar