Kemenko: Pemerintah telah salurkan subsidi upah senilai Rp5,84 triliun

id Subsidi upah, subsidi gaji,kemenko perekonomian,airlangga hartarto

Dokumentasi - Pekerja pabrik sepatu PT Changsin Reksa Jaya berjalan keluar pabrik di Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (31/8/2020). Presiden Joko Widodo berharap Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja swasta dan honorer sebesar Rp.600 ribu per bulan selama empat bulan dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. ANTARA FOTO/Candra Yanuarsyah/agr/hp.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah hingga saat ini sudah menyalurkan subsidi upah sebesar Rp5,84 triliun dengan jumlah penerima mencapai 4,87 juta orang atau mencapai 89,45 persen dari target 5,5 juta pekerja dalam dua gelombang.

"Bantuan subsidi upah akan terus dilanjutkan hingga tahun 2021," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Untuk gelombang pertama pemerintah menargetkan 2,5 juta orang pekerja menerima subsidi upah dengan total yang dianggarkan sebesar Rp3 triliun.

Baca juga: Pemerintah berencana lanjutkan subsidi gaji hingga kuartal II 2021

Sedangkan gelombang kedua ditargetkan untuk tiga juta orang dengan anggaran Rp3,6 triliun sehingga total dalam dua gelombang ini ada 5,5 juta orang pekerja.

Pemerintah meluncurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja/buruh dengan penghasilan di bawah Rp5 juta yang bertujuan meringankan beban dan menjaga daya beli pekerja pada masa pandemi COVID-19.

Anggaran program ini disiapkan Rp37,7 triliun bagi 15,7 juta pekerja/buruh, dengan besaran bantuan sebesar Rp2,4 juta.

Baca juga: Kemnaker terima 3,5 juta data untuk penyaluran subsidi gaji tahap III

Sementara itu untuk gelombang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) pada Selasa (8/9) telah menyerahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 3,5 juta data rekening calon penerima.

Kemnaker memiliki waktu empat hari untuk melakukan verifikasi data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan sebelum menyerahkan data yang lolos ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN kemudian akan memberikan dana subsidi upah itu kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur yang kemudian akan mentransfer subsidi sebesar Rp600.000 per bulan untuk empat bulan ke rekening pribadi pekerja baik di bank negara maupun bank swasta.

Baca juga: Kadin: Program subsidi upah bantu daya beli masyarakat

Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar