DPR RI, Kemenhub dan PUPR sepakat sinkronisasi anggaran di RAPBN 2021

id kementerian PUPR,kemenhub,dpr ri,rapbn 2021,aa

Dokumentasi - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi V DPR sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran dalam RAPBN tahun 2021.

"Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TAA 2021 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Selasa.

Selain itu legislator tersebut juga mengatakan bahwa Komisi V DPR
dapat menerima penjelasan Menteri PUPR dan Menhub terhadap pagu anggaran masing-masing kementerian dalam RAPBN TA 2021 sesuai dengan Nota Keuangan.

Pagu kebutuhan Kementerian PUPR pada tahun 2021 sebesar Rp140,3 triliun, dan Penyesuaian Nota Keuangan RAPBN TA 2021 sebesar Rp149,8 triliun sehingga terdapat penambahan Rp9,48 triliun.

Penambahan anggaran tersebut antara lain untuk kegiatan ketahanan pangan, infrastruktur kawasan industri dan sebagainya sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Total anggaran Kementerian PUPR pada 2021 tersebut sebagian besar dialokasikan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp58,54 triliun dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp53,95 triliun.

Sedangkan pagu kebutuhan Kementerian Perhubungan pada 2021 Rp75,75 triliun, dengan Penyesuaian Nota Keuangan RAPBN TA 2021 sebesar Rp45,66 triliun.

Komisi V DPR RI dalam rapat tersebut juga meminta Kementerian PUPR untuk mengupayakan ganti rugi kepada pelaku usaha yang menjadi korban bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006 silam.

"Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mengupayakan alokasi anggaran pada RAPBN TA 2021 terhadap ganti rugi tanah dan bangunan bagi pelaku usaha korban bencana lumpur Sidoarjo di peta area terdampak yang belum diselesaikann sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Lasarus.

Pewarta : Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar