PMI perlu Rp200 miliar atasi COVID-19, JK: Peran pengusaha diperlukan

id Jusuf Kalla,PMI,pandemi,COVID-19

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla di Markas Pusat PMI di Jakarta selatan, Kamis (17/9/2020). (Tim Media JK)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meminta pengusaha dan masyarakat berperan lebih banyak lagi dalam menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta sebagai wilayah tertinggi angka penularan-nya.

PMI sendiri memerlukan biaya sedikitnya Rp200 miliar untuk operasi penanganan COVID-19 hingga akhir 2020, sementara dana yang terkumpul di organisasi palang merah itu baru 50 persen dari total kebutuhan, kata JK.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan COVID-19," kata JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selama ini, lanjut JK, PMI telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sterilisasi fasilitas umum, tempat ibadah, perkantoran dan rumah warga terus dilakukan relawan PMI.

Baca juga: JK ajak masyarakat mendonorkan darahnya di masa pandemi COVID-19

Baca juga: JK: Kalau pandemi bisa diselesaikan, maka ekonomi akan kembali lancar


"Upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilisasi pada sarana umum dan ibadah, serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan. Dan hampir enam bulan relawan PMI bekerja untuk itu," tutur-nya.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni dengan terus menggunakan masker ketika ke luar rumah, menjaga jarak fisik, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

"Hanya ada dua cara untuk mengatasi COVID-19 ini, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan) dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," ucap dia menegaskan.

Khususnya selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta saat ini, JK berharap tujuan dari penerapan kebijakan tersebut dapat tercapai, yakni menurunkan angka penularan COVID-19 di Ibu Kota.

Oleh karena itu, JK berharap Pemerintah dapat tegas memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PSBB.

"Pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin. Belajar dari negara-negara di dunia ini, yang berhasil menurunkan penyebaran COVID-19, yaitu dengan membangun kedisiplinan," ujarnya.

Baca juga: PMI miliki tiga jurus putus mata rantai penyebaran COVID-19

Baca juga: JK sebut lepaskan bangsa dari COVID-19 jadi tantangan tahun ini


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar