Revisi PKPU, Mahfud: Pertimbangkan pelarangan arak-arakan

id Menko polhukam, mahfud md, mahfud, pilkada, pilkada 2020, pilkada serentak,pilkada,pilkada serentak,pilkada serentak 2020,pilkada 2020,aa

Menko Polhukam Mahfud MD di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/7/2020). Kunjungan tersebut dalam rangka menyerahkan bantuan penanganan COVID-19 di Jawa Timur dan diskusi bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) terkait Rencana Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). ANTARA FOTO/Zabur Karuru/foc/aa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2020, antara lain akan mempertimbangkan pelarangan arak-arakan, kerumunan, rapat umum yang langsung yang melebihi jumlah tertentu.

"Untuk memastikan penegakan protokol kesehatan akan dilakukan perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2020," katanya, saat menyampaikan pengantar secara virtual Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Selasa di Jakarta.

Menurut dia, kemungkinan juga akan ada revisi PKPU Nomor 4/2017 disesuaikan dengan kondisi sekarang sehingga kampanye diharapkan lebih banyak dilakukan secara daring.

Baca juga: Menko Polhukam: Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020

Kemudian, kata dia, harus berdisiplin menggunakan masker, sabun, "hand sanitizer", menjaga jarak dan sebagainya.

"Itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kontestan, tanggung jawab yang punya partai yang memimpin partai dan pemerintah Kalau Saudara-saudara dari partai sudah mempunyai komitmen yang sama," tegasnya.

Untuk kelompok-kelompok yang rentan, kata dia, pemerintah juga mempertimbangkan adanya tempat pemungutan suara (TPS) keliling, dan semacamnya.

"Polri didukung TNI, Satpol PP dan Pemda akan melakukan penegakan disiplin dan hukum sesuai dengan maklumat Kapolri, maklumat Kapolri Nomor 3 tahun 2020 yang baru dikeluarkan kemarin," katanya.

Dalam Maklumat Kapolri tersebut, ada perintah penegakan hukum pidana kalau terpaksa dilakukan, dengan catatan bahwa penegakan hukum pidana itu bersifat "ultimum remedium", yakni tindakan terakhir jika langkah-langkah persuasif sudah tidak bisa lagi dilakukan karena selalu dilanggar.

"Dasar hukum pidananya banyak, ada undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, dan sebagainya. Di situ sudah banyak disebutkan," jelasnya.

Mahfud memastikan bahwa perubahan PKPU Nomor 10/2020 akan diselesaikan dalam waktu cepat.

"Diharapkan sebelum tanggal 26 (September) Karena pada saat itu sudah ada kampanye-kampanye pilkada," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah tidak ingin pimpinan 270 daerah dijabat Plt
Baca juga: Menko Polhukam terima kunjungan Syekh Ali Jaber

Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar