Kemarin, Wapres soal reformasi Polri hingga TGPF Intan Jaya

id Wapres, Polri, Mahfud MD, TGPF Intan Jaya,BNPT

Kemarin, Wapres soal reformasi Polri hingga TGPF Intan Jaya

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan pada acara Dies Natalis ke-58 Universitas Mataram secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Jumat (2/10/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)

Jakarta (ANTARA) -
Sejumlah berita-berita hukum yang terjadi pada Jumat (2/10) yang masih menarik dan layak untuk dibaca kembali mulai dari permintaan Wapres KH Ma'ruf Amin agar reformasi birokrasi Polri dipercepat agar bebas dari KKN hingga Menko Polhukam Mahfud MD membentuk TGPF ungkap penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
 
Berikut rangkuman beritanya:
 
1. Wapres: Reformasi birokrasi Polri harus dipercepat agar bebas dari KKN
 
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta upaya reformasi birokrasi di tubuh Polri harus menjadi prioritas untuk dilakukan dan dipercepat agar menjadi lembaga yang profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
 
Baca selengkapnya di sini
 
2. Mahfud bentuk TGPF ungkap penembakan di Intan Jaya
 
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengungkap peristiwa kekerasan dan penembakan yang menyebabkan empat orang tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
 
Baca selengkapnya di sini
 
3. 288 pegawai KPK mengundurkan diri sepanjang 2008-1 Oktober 2020
 
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 288 pegawai yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan pada rentang 2008 sampai 1 Oktober 2020.
 
Baca selengkapnya di sini
 
4. BNPT: Semua elemen bangsa harus cegah radikal terorisme
 
Jakarta (ANTARA) - Kepala BNPT Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH meminta semua elemen bangsa untuk terus berperan dalam menangkal paham radikal terorisme di masyarakat.
 
Baca selengkapnya di sini
 
5. Perempuan dalam video porno di Garut gugat UU Pornografi ke MK
 
Jakarta (ANTARA) - Perempuan dalam video porno di Garut mengajukan pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena merasa sebagai korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang dilakukan almarhum suaminya.
 
Baca selengkapnya di sini
 

Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar