Kemarin, Penanganan COVID-19 pesantren hingga pengangkatan PPPK

id politik

Kemarin, Penanganan COVID-19 pesantren hingga pengangkatan PPPK

Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan press update terkait pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (6/10/2020). (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Selasa 6/10) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan kasus COVID-19 di pesantren hingga Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, meminta pemerintah memberikan kepastian terkait surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Anggota DPR: Negara harus hadir tangani COVID-19 di pesantren
Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan kasus COVID-19 di pesantren karena saat ini kasusnya pada kluster pesantren cukup banyak.

Selengkapnya baca di sini

Hidayat Nur Wahid: Tidak sulit pahami dan laksanakan Pancasila
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menilai sebenarnya tidak sulit untuk memahami dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara karena Pancasila digali dari masyarakat Indonesia dan dirumuskan oleh para bapak bangsa Indonesia.

Selengkapnya baca di sini

Bawaslu: 95 persen daerah masih selenggarakan kampanye tatap muka
Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan 95 persen dari 270 daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 masih menggelar kampanye tatap muka pada 10 hari pertama gelaran tahapan kampanye.

Selengkapnya baca di sini

Menko Polhukam ingatkan paslon agar kreatif dalam berkampanye
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan para pasangan calon yang bertarung di Pilkada Serentak Tahun 2020 agar kreatif dalam berkampanye kepada masyarakat.

Selengkapnya baca di sini

Komisi II DPR minta pemerintah beri kepastian SK pengangkatan PPPK
Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, meminta pemerintah memberikan kepastian terkait surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lulus seleksi pada 2019.

Selengkapnya baca di sini


Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar