350 personel Satpol PP DKI dikerahkan ke sekitar Istana Merdeka

id Demo Cipta kerja, Satpol PP DKI, Satpol PP, Istana Merdeka, Aksi Istana Merdeka

Persinel Satpol PP bertugas dan berjaga untuk mengantisipasi demo terutama menghalau PKL di kawasan Istana Merdeka, Selasa (13/10/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 350 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikerahkan untuk mengantisipasi dan mengamankan aksi penolakan UU Cipta Lapangan Kerja di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"Kami menurunkan 350 petugas, itu fungsinya untuk menghalau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masuk ke peserta aksi," kata Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Satpol PP DKI Jakarta Fitrano Jaya Putra saat dihubungi, Selasa.

Ke-350 petugas itu berasal dari seluruh wilayah kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Para petugas itu diharapkan dapat mengurangi kerumunan massa.

Ada 11 lokasi yang dijaga oleh petugas dari Satpol PP DKI Jakarta di kawasan Istana Merdeka:

1.Depan Kedutaan Besar Amerika
2. Stasiun Gambir
3. Budi Kemuliaan
4. Jalan Gambir Buntu
5. Gedung Sapta Pesona
6 . Jalan Kebon Sirih depan traffic light Jalan Agus Salim
7. Traffic Light Bank Indonesia
8. Traffic Light Sarinah mengarah Bawaslu
9. Traffic Light Sarinah mengarah MH Thamrin
10. Jalan Sunda
11. Jalan Veteran 1

Baca juga: Polda Metro ajukan bantuan 211 personel Pemprov DKI guna amankan aksi
Baca juga: Polisi siapkan pengalihan lalu lintas imbas aksi di Istana Merdeka


Polda Metro Jaya telah mengajukan bantuan sebanyak 211 personel kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengamankan rangkaian aksi penolakan terhadap Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja.

Permohonan itu, menurut informasi yang diperoleh di Jakarta, Selasa, berdasarkan surat Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Polisi Marsudianto dengan klasifikasi biasa bernomor: B/ 16672 /X/PAM.3.2./2020/Roops tertanggal 11 Oktober 2020.

Permohonan bantuan personel tersebut menerangkan rujukan aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan lainnya.
Baca juga: Arus lalu lintas sekitar Monas ditutup

Pewarta : Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar