Ekonom apresiasi gebrakan Jokowi-Ma'ruf bantu rakyat atasi pandemi

id Banpres produktif,Jokowi-Ma’ruf,Subsidi gaji,Kartu Prakerja

Pekerja menjemur kerupuk di Kampung Babakan Hurip, Cipadung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (8/9/2020). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, Bantuan Presiden produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2,4 juta yang diberikan kepada pengusaha mikro rencananya akan terus diperpanjang hingga tahun 2021. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengapresiasi gebrakan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengeluarkan berbagai program dalam membantu masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.

“Terkait dengan bantuan produktif pada sektor mikro dan ultra mikro perlu diapresiasi karena dapat membantu UMKM memulai usahanya di tengah pandemi,” katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Pemerintah mendukung UMKM melalui bantuan produktif usaha mikro setelah dilakukannya realokasi dari program yang lambat penyerapannya sehingga anggaran untuk bidang ini meningkat dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,05 triliun.

Total anggaran untuk program Banpres Produktif adalah Rp28,8 triliun dan hingga 7 Oktober telah terealisasi 75,9 persen atau Rp21,8 triliun yang disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta UMKM dengan tiap UMKM mendapat Rp2,4 juta.

Baca juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf, pemerintah beri insentif hingga kemudahan UMKM

Baca juga: Teten pastikan Banpres usaha mikro telah tersalurkan 100 persen

Tak hanya bantuan produktif, Bhima turut mengapresiasi program subsidi gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada 15,7 juta pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan.

Program subsidi gaji juga diberikan setelah pemerintah merealokasi anggaran dari pos yang penyerapannya tidak maksimal sehingga anggaran PEN untuk perlindungan sosial meningkat dari Rp203,9 triliun menjadi Rp242,01 triliun.

Program subsidi gaji telah tersalurkan 11,5 juta selama batch I hingga IV dari target 15,7 juta dengan nilai sebesar Rp13,9 triliun atau 36,9 persen dari anggaran total Rp37,7 triliun.

Meski demikian, Bhima menyarankan agar bantuan subsidi gaji dapat diperluas kepada pekerja informal yang belum memiliki akun BPJS mengingat target dari program ini didasarkan pada data kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Pemerintah salurkan Rp13,4 triliun Banpres bagi usaha mikro

“Subsidi gaji ini juga program bagus hanya perlu diperluas ke pekerja informal yang belum memiliki akun BPJS. Tentu dengan verifikasi dan evaluasi yang lebih ketat,” ujarnya.

Apresiasi turut dilakukan oleh Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menyatakan beberapa kebijakan pemerintah sudah tepat terutama untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Dia menyebutkan beberapa langkah pemerintah yang dinilai tepat meliputi program perlindungan sosial seperti bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Prakerja, subsidi gaji, dan bantuan sembako.

Kemudian juga beragam bentuk bantuan untuk UMKM mulai dari restrukturisasi kredit hingga banpres untuk usaha mikro.

“Saya kira memang beberapa kebijakan ini terbukti bisa menahan agar loncatan jumlah kemiskinan dan pengangguran tidak meningkat sangat signifikan,” katanya.

Yusuf  menyatakan agar pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai program tersebut seperti Kartu Prakerja dan subsidi gaji.

“Beberapa pos masih terbuka ruang untuk di evaluasi seperti Kartu Prakerja atau bantuan subsidi gaji terutama dalam cakupan penerima bantuan,” katanya.

Baca juga: Pemerintah mulai salurkan subsidi gaji tahap V

Baca juga: Peserta Kartu Prakerja akui terbantu memulai usaha


 

Pewarta : Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar