Biayanya besar, kalau kemudian yang terlahir hanya pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas tidak memiliki dedikasi kepada rakyat, terlalu besar bangsa ini kemudian menghambur-hamburkan dana hanya untuk ternyata bukan memilih pejabat tetapi penjaha
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengharapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 melahirkan kepala daerah yang mampu memberikan keadilan dan kemakmuran di daerahnya masing-masing.

"KPK berhadap pilkada bukan perjalanan menuju curang tetapi perjalanan menuju keadilan dan kemakmuran di setiap daerah. Karena itu, KPK nangis kalau ada pilkada itu kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak benar kemudian ditangkap KPK," kata Ghufron saat Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Kamis.

Baca juga: Nawawi: KPK sudah dua kali minta salinan berkas perkara Djoko Tjandra
Baca juga: KPK panggil Anggota DPRD Sumut terkait kasus DAK Labuhanbatu Utara


Pembekalan itu diikuti oleh calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu dari Provinsi Bengkulu, Riau, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat.

Lebih lanjut, Ghufron pun juga menyinggung soal biaya besar Pilkada 2020, namun ternyata nantinya malah menghasilkan kepala daerah yang tidak berintegritas.

"Biayanya besar, kalau kemudian yang terlahir hanya pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas tidak memiliki dedikasi kepada rakyat, terlalu besar bangsa ini kemudian menghambur-hamburkan dana hanya untuk ternyata bukan memilih pejabat tetapi penjahat publik," ujar Ghufron.

Ia pun menegaskan bahwa tugas KPK bukan untuk merecoki, namun KPK hadir agar pelaksanaan pilkada terhindar dari praktik-praktik korupsi.

"Oleh karena itu, KPK bukan merecoki, ini dalam rangka pencegahan supaya tidak ada lagi kemudian pasca terpilihnya para pemimpin-pemimpin daerah itu kemudian bermasalah dengan KPK, kami tidak ingin begitu," kata dia.

"Kami ini bukan apa-apa di pilkada, itu adalah mantennya para calon. Kalau penghulu KPU, saksinya Bawaslu. Kami ini bukan apa-apa tetapi kami tidak ingin menangkapi. Kemudian hasil pilkada yang biayanya tinggi tetapi kemudian memproduk produk yang gagal," ujar Ghufron menambahkan.

Baca juga: KPK panggil Sekretaris Deputi Kemenpan RB saksi kasus Hiendra Soenjoto
Baca juga: KPK gali informasi adanya dana pemda Rp252,78 triliun disimpan di bank

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020