Kuala Lumpur (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri dan Kementerian  Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia mengumumkan telah menandatangani perjanjian tentang kerja sama dalam pengembangan vaksin yang aman dan efektif dengan Republik Rakyat China (RRC).

Pernyataan tersebut disampaikan kedua kementerian kepada media di Kuala Lumpur, Rabu.

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama yang lebih besar antara kedua negara dalam memerangi pandemi COVID-19.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia Khairy Jamaluddin dan mitranya dari China Wang Zhigang melalui upacara virtual.

Baca juga: Vaksin COVID-19 buatan Sinovac picu respons imun cepat
Baca juga: China klaim hasil uji klinis vaksin COVID-19 aman bagi manusia


Perjanjian khusus ini akan dijalankan di bawah pengawasan Komite Tingkat Tinggi, yang akan diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, Dato 'Seri Hishammuddin Tun Hussein, Menteri Luar Negeri Malaysia dan Wang Yi, Penasihat Negara Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri untuk Republik Rakyat Cina.

Sebagaimana disepakati pada 13 Oktober 2020 kerja sama tersebut dalam rangka mempromosikan kerja sama pragmatis dan pendekatan yang lebih koheren dalam menangani tantangan pandemi.

Saat pertemuan virtual bilateral Khairy Jamaluddin dan Wang Zhigang telah sepakat untuk meningkatkan kolaborasi dalam menangani COVID-19 melalui diplomasi sains.

Perjanjian tersebut mengatur agar Malaysia diberi akses prioritas ke COVID-19 vaksin yang dikembangkan oleh China, berbagi pengetahuan dan keahlian serta memfasilitasi kemampuan ilmiah dan teknologi untuk memajukan pengembangan vaksin di keduanya negara.

Kedua negara juga akan mendukung partisipasi publik dan swasta berbagai  sektor termasuk universitas, institusi, masyarakat dan organisasi secara bersama dalam proyek kolaboratif.

Kedua pemerintah selanjutnya telah sepakat bahwa kedua negara juga akan mendukung dan mendorong perusahaan mereka untuk menjalin kerja sama menyeluruh dalam penelitian dan pengembangan (R&D) vaksin dan suplai.

Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu pertama lima tahun dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu selanjutnya masing-masing satu tahun atas kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.

Baca juga: Malaysia menjadi bagian dari rencana vaksin Covax
Baca juga: Pakar China anggap wajar kasus mutasi corona di Malaysia

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020