"QRIS itu menurut saya tidak hanya sekedar digital payment melainkan melampaui atau beyond payment sebetulnya. QRIS ini nantinya diharapkan menjadi payment scoring, bahkan kalau perlu payment id," ujar Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Budi Hanoto dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.
Menurut Budi, payment id nantinya akan melekat pada masing-masing individu layaknya KTP atau nomor rekening bank, sehingga data transfer maupun kredit pinjaman per individu dapat dengan mudah dikumpulkan dan ditelusuri.
QRIS sendiri saat ini telah menjaring 5,2 juta merchant di mana 94 persennya didominasi pelaku UMKM dan sisanya merupakan pelaku usaha besar.
Baca juga: BI paparkan indikator dukung penguatan nilai tukar rupiah
Kendati demikian QRIS tidak berhenti menjadi digital payment saja. Melalui QRIS, BI bisa mengumpulkan dan mengolah data pelaku UMKM yang dinamakan National Merchant Repository - Data UMKM sehingga pelaku UMKM tersebut akan diberikan payment id.
Dari payment id tersebut dapat diketahui aspek pergerakan likuiditas (liquidity movement), volume penjualan dan sebagainya dari pelaku UMKM tersebut sehingga pada akhirnya muncul payment scoring.
Inovasi perluasan instrumen dan QRIS untuk pembayaran dapat memperkuat proses akuisisi data yang lebih baik, sekaligus memfasilitasi pembayaran yang lebih efisien.
Baca juga: Rupiah ditutup melemah seiring turunnya suku bunga acuan BI
Dengan demikian pelaku UMKM tidak perlu lagi menyiapkan jaminan ketika akan mengajukan permohonan kredit, karena payment scoring bisa menjadi penentu credit scoring bagi pihak bank dan pemberi pinjaman terkait dengan kredit yang akan diberikan.
Data transaksi pembayaran dapat digunakan sebagai salah satu parameter credit scoring yang mendorong keyakinan bank/non-bank untuk menyalurkan kredit.
Dalam paparannya, Budi mengatakan bahwa dalam upaya mendorong ekosistem digital bagi UMKM, QRIS menjadi pembuka bagi integrasi ekosistem keuangan di pembayaran, rantai pasok (supply chain) dan pembiayaan.
Pemanfaatan pembayaran digital oleh UMKM akan menghasilkan data granular transaksi keuangan, yang dikelola untuk dapat menghasilkan payment scoring sebagai penilaian kelayakan pengajuan kredit atau credit worthiness UMKM.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
