"Penegakan hukum di Sultra mendapat perhatian komisi III DPR RI, sehingga menggelar rapat kerja spesifik bersama institusi penegak hukum setempat," kata Ketua Tim Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh di Kendari, Rabu.
Forum rapat kerja spesifik yang digelar di Mapolda Sultra, antara lain membahas penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan, pengamanan Pilkada 2020, proses hukum penyalahgunaan narkoba, pembalakan liar, penambangan liar dan pencurian ikan.
Komisi III mengharapkan institusi penegak hukum menangani secara profesional setiap permasalahan hukum sehingga menjadi pelajaran penting bagi pihak lain.
Penyalahgunaan obat-obat terlarang yang sudah menyentuh anak usia sekolah, mahasiswa, ASN, pejabat publik, karyawan swasta dan lain lain membutuhkan keterpaduan semua pihak untuk memberantasnya.
Demikian halnya dengan kejahatan di sektor kehutanan, perikanan dan energi membutuhkan profesionalitas jajaran penegak hukum dan atensi segenap masyarakat.
Baca juga: Komisi III DPR RI pantau penanganan kasus kriminal di Polda Jatim
"Kami (komisi III) mengapresiasi netralitas korps Bhayangkara dalam kontestasi politik demi menjaga keamanan ketertiban masyarakat yang berpesta demokrasi," kata Pangeran Khairul Saleh, politisi PAN kepada awak media.
Komisi III DPR juga mengimbau penegak hukum kepolisian dan Kejaksaan untuk menuntaskan penanganan laporan masyarakat peduli lingkungan maupun peduli pemberantasan korupsi.
Kapolda Sultra Irjen Pol Drs Yan Sultra Indrajaya mengatakan anggota kepolisian yang terbukti menunjukan keberpihakan dalam kontestasi pilkada akan ditindak tegas sejalan dengan instruksi Kapolri.
"Pimpinan Polri senantiasa mengingatkan pimpinan kewilayahan dan seluruh anggota untuk menjaga netralitas dalam politik. Kalau ada yang melanggar dipastikan mendapat sanksi," katanya.
Baca juga: Komisi III DPR apresiasi prestasi Polda Kalsel, janji dukung anggaran
Baca juga: Komisi III DPR RI apresiasi penerapan tilang elektronik di Yogyakarta
Pewarta: Sarjono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
