Menko Airlangga: Penerima Kartu Pra Kerja capai 5,9 juta orang

id Kartu Pra Kerja,insentif,pelatihan,Kemenko Perekonomian,Pandemi

Menko Airlangga: Penerima Kartu Pra Kerja capai 5,9 juta orang

Dokumentasi - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/ICom/Am IMF-WBG/Zabur Karuru/hp/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penerima Program Kartu Pra Kerja hingga saat ini telah mencapai 5,9 juta orang dari total 43 juta pendaftar.

"Hingga saat ini sampai Gelombang 11, sudah ada 5,9 juta penerima program Kartu Pra Kerja," ujar Susiwijono dalam webinar bertemakan “Survei BPS: Bicara tentang Kartu Prakerja” di Jakarta, Senin.

Susiwijono menuturkan dari total 43 juta pendaftar Kartu Pra Kerja, yang telah lolos verifikasi mulai dari email, nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga Kartu Keluarga (KK), adalah sebanyak 19 juta orang.

"Berarti hanya satu dari empat orang yang mendaftar yang mendapatkan Kartu Pra Kerja. Karena dari 19 juta, yang mendapatkan hanya 5,9 juta tadi, sehingga yang belum mendapatkan program ini masih banyak sekali," katanya.

Baca juga: Pendaftar kartu prakerja capai 43,3 juta dalam 7 bulan

Setelah tujuh bulan pelaksanaan, pendaftar Kartu Pra Kerja yang mencapai 43 juta orang tersebut, hampir 100 persen mendaftar melalui jalur pendaftaran mandiri di situr prakerja.go.id. Menurut Susiwijono, jumlah pendaftar yang sangat tinggi itu menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya, didukung sistem manajemen pelaksana yang telah disiapkan dengan baik.

Dari 5,9 juta penerima Kartu Pra Kerja, 87 persen berpendidikan SMA ke atas, 77 persen berusia antara 18-35 tahun, dan 81 persen belum pernah mengikuti pelatihan atau kursus sebelumnya, serta 88 persen mengatakan tidak bekerja menurut persepsi mereka.

Sementara itu, beberapa provinsi yang menerima Program Kartu Pra Kerja, penerima terbanyak adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan yang paling sedikit adalah Papua Barat, Papua, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara,

Baca juga: Kartu Prakerja gandeng IPB jaga kualitas program pelatihan

Sebanyak 5,4 juta orang penerima tadi telah membeli pelatihan, namun baru 5,1 juta peserta yang telah menyelesaikan pelatihannya. Saat ini terdapat 1.663 pelatihan dari 150 lembaga pelatihan, dengan pelatihan yang paling diminati secara berurutan yaitu penjualan dan pemasaran, gaya hidup, manajemen, makanan dan minuman, bahasa asing, keuangan, serta sosial dan perilaku.

"Saat ini rating pelatihan di Kartu Pra Kerja adalah 4,9 dari skala 5. Ini sangat bagus sekali sehingga dapat dikatakan peserta puas dengan pelatihan yang diambilnya. Ini konsisten dengan hasil survei internal dimana 84 persen mengatakan pelatihan peningkatan kompetensi baik skilling, reskilling, atau upskilling, hasil survei ini mengindikasikan manfaat program yang nyata dan sekaligus menepis anggapan bahwa pelatihan online tidak berkualitas," ujar Susiwijono.

Terkait dengan insentif yang diberikan dalam Progam Kartu Pra Kerja sendiri, sebanyak 79 persen dari penerima memilih e-wallet sebagai rekening untuk menerima insentif. Susiwijono menambahkan, hal itu juga menunjukkan bahwa Program Kartu Pra Kerja juga mendorong percepatan inklusi keuangan.

"Dengan banyaknya penerima yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau e-wallet sama sekali, kini setelah bergabung dengan Kartu Pra Kerja mereka telah memiliki rekening bank atau e-wallet," katanya.

Susiwijono menambahkan, pemerintah akan terus melanjutkan Program Kartu Pra Kerja pada 2021 mendatang. Penerima program pada 2020 tidak akan menjadi penerima pada 2021 demi pemerataan bagi seluruh angkatan kerja

"Untuk itu saya mengimbau kepada para penerima Kartu Pra Kerja agar menggunakan saldo bantuan pelatihan semaksimal mungkin. Selain itu, saya mendorong bagi penerima yang belum menyelesaikan pelatihan yang pertama, agar segera menyelesaikan pelatihannya karena apabila tidak diselesaikan sebelum tanggal 15 Desember 2020, maka insentif sebesar Rp2,4 juta tidak dapat diterima," ujarnya.

Pewarta : Citro Atmoko
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar