Ketua DPD ingin Jatim jadi percontohan percepatan pembangunan

id percepatan pembangunan,dpd ri,fgd senator,ketua dpd,perpres 80/2019

Ketua DPD ingin Jatim jadi percontohan percepatan pembangunan

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud saat memberikan sambutan di sela pembukaan FGD di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (23/11/2020). ANTARA/HO-FA.

Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menginginkan Jawa Timur menjadi provinsi percontohan percepatan pembangunan untuk daerah lain di Tanah Air.

"Jatim harus jadi percontohan bagaimana percepatan pembangunan dapat dilaksanakan di daerah," ujar LaNyalla saat membuka FGD di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin.

FGD bertema "Peran DPD Dalam Implementasi Percepatan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur", dan sub temanya yakni membedah potensi Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pelaksanaan Perpres tersebut.

Baca juga: Ketua DPD puji Gubernur Khofifah berhasil hadapi pandemi COVID-19

"DPD ingin melihat konkret bagaimana KPBU dapat diakses dan dijalankan di daerah, khususnya di Jawa Timur," ucap mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

Selain itu, kata dia, dalam Perpres 80 Tahun 2019 dijelaskan sumber pendanaan proyek-proyek strategis nasional berasal dari beberapa sumber, di antaranya APBD dan APBN, BUMD dan BUMN, swasta murni dan KPBU.

Melalui FGD, LaNyalla berharap dapat didiskusikan mengenai porsi besaran pendanaan itu, termasuk soal apa yang harus disiapkan daerah dan bagaimana tahapannya.

Baca juga: Ketua DPD imbau dibentuk Satgas COVID-19 sekolah

Ia juga mengingatkan salah satu tugas pokok dan fungsi DPD RI adalah melakukan evaluasi dan monitoring atas Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah, lalu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Seperti diketahui, lanjut dia, Perpres 80 Tahun 2019 menyangkut beberapa Kabupaten dan Kota di Jatim, dan akan bersinggungan dengan beberapa Peraturan Daerah yang sudah berlaku.

"Jangan sampai Peraturan Daerah tersebut justru menjadi penghalang atau hambatan bagi penerapan gagasan besar dan percepatan pembangunan kawasan yang termaktub di dalam Perpres tersebut," kata mantan Ketum Kadin Jatim tersebut.

Baca juga: 96 pengembang di Surabaya sudah serahkan fasilitas umum

LaNyalla juga mengatakan keberadaan DPD RI harus dapat mempersempit kesenjangan ekonomi antar-wilayah.

"Diketahui bersama bahwa kondisi perekonomian nasional masih menghadapi ketidakpastian, dan diperkirakan hingga tahun 2021, dampaknya masih akan terasa bagi seluruh sektor perekonomian," tuturnya.

Sementara itu, hadir pada FGD sejumlah senator perwakilan dari daerah pemilihan Aceh hingga Papua Barat, beberapa wali kota dan bupati di Jawa Timur, Kepala Perwakilan OJK Jatim, unsur Forkompimda serta Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Baca juga: Risma minta kader kesehatan di Surabaya antisipasi cuaca ekstrem

Baca juga: Pemprov luncurkan tiga aplikasi wujud inovasi di Jatim

Pewarta : Fiqih Arfani
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar