"Sampai saat ini biaya operasional yang kami keluarkan untuk bekerja masih menggunakan uang pribadi," kata Ridarman di Tanjungpinang, Minggu.
Ridarman mengatakan, sampai saat ini uang operasional yang dijanjikan Pemprov Kepri belum bisa dicairkan untuk kepentingan Panwaslu.
"Bahkan sampai saat ini pengawas di tingkat kecamatan dan pengawas lapangan juga belum ada kejelasan mengenai honor yang akan mereka peroleh," kata Ridarman.
Saat ini menurut dia, Panwaslu tetap wajib melaksanakan tugas pengawasan dengan janji-janji akan mendapatkan uang operasional setelah melaksanakan kegiatan.
"Bagaimana dapat melakukan kegiatan jika uangnya tidak ada? Saat ini saja kami tidak bisa melakukan bimbingan teknis kepada pengawas tingkat kecamatan maupun kepada pengawas lapangan di setiap kelurahan," ujar Ridarman.
Akibat tidak ada dana operasional tersebut, Ridarman mengatakan anggota Panwaslu Tanjungpinang terpaksa menarik iuran dari anggota untuk membayar tagihan listrik dan telepon kantor yang sudah menunggak selama dua bulan.
"Jika tidak kami bayar pihak Telkom dan PLN akan memutuskan jaringan telepon dan listrik ke kantor kami," ujarnya.
Dia berharap, Panwaslu Provinsi Kepri segera mendesak Pemprov Kepri untuk mencairkan anggaran operasional untuk Panwaslu tersebut.
Ridarman juga mengharapkan kepada seluruh anggota Panwaslu Tanjungpinang sampai ketingkat pengawas lapangan untuk tetap bekerja sesuai sesuai dengan kemampuan.
"Jika memang tidak bisa bekerja secara maksimal akibat tidak ada anggaran pendukung apa boleh buat," ujarnya.
(T.KR-NP/A013/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
